REPUBLIKA.CO.ID, Rizkyan Adiyudha, Mimi Kartika, Nawir Arsyad Akbar, Binti Sholikah
Lembaga survei Median pada 3 hingga 9 Desember menggelar survei terkait sosok putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang ikut dalam bursa Pilwalkot Solo 2020. Berdasarkan survei, Gibran dinilai teralu muda memimpin Solo, cerminan dinasti politik, dan membuat pemilih PDI Perjuangan terbelah.
"Mereka yang menganggap Gibran ini terlalu muda di angka 23,4 persen sementara kalau kita tahu tokoh-tokoh yang bertarung di kota Solo dari segi usia itu jauh di atas Gibran," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Jakarta, Senin (16/12).
Tak hanya terlalu muda, majunya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo dinilai sebagai bentuk nepotisme. Sebesar 18,9 persen berependapat demikian. Besaran angka yang sama juga menyebut bahwa anak pertama Jokowi ini masih belum berpengalaman sebagai pemimpin daerah.
Sebagian masyarakat menilai bahwa majunya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo ini juga sebagai bentuk dinasti politik Jokowi. Meski bukan suara dominan, 41,6 persen dari responden berpendapat demikian. Sebesar 55,5 persen mengatakan sebaliknya dan 2,9 persen mengaku tidak tahu.
Dalam rentangan umur, masyarakat yang berpendapat bahwa majunya Gibran sebagai bentuk dinasti politik berada di 40-49 tahun (47,6 persen), 50-59 tahun (63 persen), di atas 60 tahun (55,6 persen). Sedangkan kalangan pemilih muda beranggapan bahwa majunya Gibran bukan bentuk dinasti politik. Dari usia 17-19 tahun (68,5 persen), 20-29 tahun (70,3 persen) dan 30-39 tahun (63 persen).
Menurut Rico, isu dinasti politik akan menjadi isu yang berpengaruh cukup kuat untuk bermain di kota Solo. Publik, dia mengatakan, menganggap isu dinasti cukup besar sehingga ada pembelahan yang terjadi dari segi usia.
Dia mengatakan, kalau sekiranya dinasti politik membesar itu bahkan menemukan momentumnya itu akan mengancam elektabilitas Gibran. Sebaliknya, dia melanjutkan, kalau isu ini bisa menyusut dikendalikan artinya membuktikan bahwa Gibran pantas untuk menjadi pemimpin.
"Alasannya itu nanti bisa dikembangkan timses. Dan kalau seeprti itu Gibran mungkin saja bisa mengalahkan Achmad Purnomo dalam waktu sembilan bulan," katanya.
Survei juga mendapati bahwa 40 persen publik menilai baik majunya Gibran sebagai kandidat kepala daerah. Sebanyak 38,1 persen beranggapan jika hal tersebut biasa saja dan 21,9 persen mengatakan bahwa itu perkara yang tidak baik.
Dari suara yang menyebut majunya Gibran sebagai hal baik, sebesar 41,3 persen berharap dia bakal menjadi seperti Jokowi. Sebanyak 19,4 persen menyebut Gibran mewakili suara muda dan 14,7 persen berharap dia akan membawa perubahan.
Hasil survei Median juga menyatakan, pemilih PDIP relatif terbelah pilihannya antara Gibran dan pejawat Achmad Purnomo yang kini adalah Wakil Wali Kota Solo. Pemilih PDIP yang memilih Purnomo sebesar 43,7 persen, sedangkan yang memilih Gibran sebanyak 36,7 persen.
"Di PDIP ada keterbelahan yang sangat besar di Kota Solo, dari 100 persen pemilih PDIP di Kota Solo, itu 43,7 persen pilih Achmad Purnomo," ujar Rico.
Diketahui Gibran telah mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo melalui DPD PDIP Jawa Tengah pada Kamis (12/12) lalu. Sedangkan Achmad Purnomo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa diusung DPC PDIP Solo melalui penjaringan tertutup di tingkat Ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC).
"Seperti kita tahu DPC Kota Solo sudah memiliki pasangan jagoan sendiri. Bukan hanya kandidat, tapi berupa pasangan. Tapi kali bisa dilihat di sini, konstituen PDIP terbelah di sini. Hampir separuhnya pilih Achmad Purnomo, hampir separuhnya juga pilih Gibran," tutur Rico.
Selain PDIP, Median juga menyisir pemilih dari partai lainnya. Temuan menarik menyatakan, pemilih Partai Demokrat cenderung memilih Gibran di Pilwakot 2020 sebanyak 50 persen, lainnya 25 persen, dan 25 persen lagi tidak menjawab.
Sementara, pemilih Partai Gerindra yang menentukan pilihannya untuk Gibran cukup besar yaitu 31,8 persen dan 43,2 persen untuk Achmad Purnomo. Pemilih partai lain yang juga cukup besar memilih Gibran adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 42,9 persen dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar 50 persen.
Survei Pilkada Kota Solo ini dilakukan Median kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling atas populasi kecamatan dan gender.
Survei dilakukan pada 3 hingga 9 Desember selama dinamika politik yang terjadi. Riset melibatkan 800 responden dengan margin of error sebesar sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
[video] 'Gibran Seharusnya Lalui Proses Politik dari Awal'
Sikap PDIP
Seperti diketahui, kenginan Gibran untuk ikut Pilkada Solo mendapat penolakan dari DPC PDI Perjuangan Solo. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo, bulan lalu pernah menegaskan menjadi preseden buruk jika DPP PDI Perjuangan merekomendasikan Gibran ikut Pilwakot Solo 2020.
Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Peraturan Partai (PP) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Proses Penjaringan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam PP itu diatur bahwa pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota ditentukan melalui penjaringan oleh DPC partai.
“Percuma kalau tidak merekomendasikan pasangan yang kami usung. Termasuk jika merekomendasikan calon kami dengan orang lain (termasuk Gibran),” katanya.
DPC PDIP Solo sendiri telah menetapkan pasangan Purnomo-Teguh untuk berkontestasi di Pilwalkot Solo 2020. Adapun, Gibran mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah politikus PDI Perjuangan terkait dengan pendaftaran dirinya secara resmi sebagai bakal calon wali kota Solo. Komunikasi yang dibangun salah satunya ke wali kota Surakarta pejawat FX Hadi Rudyatmo.
"Pak Rudi (Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo) yang pertama kali saya sowani, senior-senior juga sebagian sudah saya sowani, kiai-kiai, sudah semua, sudah blusukan ke pasar, ke warga. Sudah saya lakukan semua," katanya seusai mendaftar secara resmi sebagai bakal calon wali kota Surakarta di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Semarang, Kamis.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, pencalonan Gibran bukan merupakan dinasti politik. Puan menjelaskan, Gibran dan Bobby (menantu Jokowi) mendaftar dengan mekanisme yang ada. Pasalnya, keduanya masih ada dalam penjaringan untuk maju sebagai calon Wali Kota.
"Jadi mekanismenya kalau kemudian yang bersangkutan berdua itu dalam proses mekanismenya lulus dalam proses, tidak ada yang tidak memperbolehkan Gibran dan Bobby untuk maju," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).
Politikus PDIP, Bambang Wuryanto menyebut, lolos atau tidaknya Gibran tergantung dari keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena itu, ia menilai keinginan Gibran masuk ke dunia politik bukan suatu masalah.
"Jadi, tidak ada masalah bahwa kewenangan memberikan rekomendasi bagi pasangan calon itu ada di tangan dewan partai yang dipimpin Ibu Ketua Umum. Hal-hal yang sangat khusus pasti ketua umum ambil keputusan," kata Bambang menjelaskan, Jumat (13/12).
Bambang yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah enggan berbicara soal friksi yang dikabarkan terjadi di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Surakarta lantaran Gibran melakukan bypass dengan meminta restu langsung ke Megawati. Namun, Bambang memastikan, keputusan yang diambil oleh Mega pasti akan diikuti oleh seluruh kader.
"Kalau Ibu Ketua umum sudah ambil keputusan, semua tegak lurus. Itu kekuatan PDIP yang luar biasa. Ibu katakan A, kami A. (Kalau) Ibu, mohon maaf, katakan gula pahit, ya pahit kita bilang," kata Bambang.
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), mengembalikan formulir pendaftaran pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta kepada Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDI Perjuangan Jateng Abang Baginda (kelima kiri) di Panti Marhaen Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
