REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Mantan Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Periode 2014 hingga 2019, Abdullah Saleh menyatakan rencana Pemerintah Aceh yang berniat membeli empat unit pesawat N219 harus dikaji ulang. "Tidak boleh segala sesuatu itu muncul secara dadakan, kalau ada sebuah kebijakan untuk membeli pesawat, tentu harus dibuat sebuah kajian secara mendalam dari berbagai aspek agar nantinya tidak sia-sia," kata Abdullah Saleh di Meulaboh, Jumat (13/12).
Menurut politisi Partai Aceh ini, aspek kajian yang harus dilakukan Pemerintah Aceh di antaranya seperti keberlangsungnan usaha, operasional, manajemen, serta aspek lain. Shingga nantinya pembelian pesawat tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh.
Ia juga menyontohkan, persoalan yang sama juga sudah pernah dialami oleh Pemerintah Aceh saat membeli pesawat Seulawah di masa lalu yang beberapa bulan dibeli akhirnya kolaps dan bangkrut. Tentunya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah agar persoalan serupa ke depan tidak lagi terjadi.
Abdullah Saleh juga menegaskan, rencana pembelian pesawat N219 yang saat ini sudah dilakukan Pemerintah Aceh belum diperlukan oleh masyarakat di Aceh. Hal itupun belum mendesak.
"Yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh saat ini adalah peningkatan ekonomi, kesejahteraan dan harusnya Pemerintah Aceh fokus dalam memberantas kemiskinan di Aceh. Bukan dengan membeli pesawat yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat," jelas Abdullah Saleh.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan pesawat terbang N219 dan pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
“Pengadaan pesawat ini untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah,” kata Nova Iriansyah.
Nova menambahkan membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah.
“Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis,” katanya.
Menurut dia, dengan kondisi yang ada tersebut membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan yang menjadi salah aatu program prioritas pemerintah daerah.
“Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh,” tambah Nova.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
