REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus terhadap gerakan Posyandu untuk menjadi program ujung tombak menurunkan angka stunting di negeri ini. Janji Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk menggiatkan kembali Posyandu dinilai tidak cukup, tanpa langkah konkret di lapangan serta mencontoh kiat sukses Posyandu di zaman Presiden kedua RI Soeharto.
Peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI), Dinda Srikandi Radjiman, menilai sudah selayaknya pemerintah memberi perhatian khusus bagi program Posyandu. Sebab, program Posyandu terbukti dapat berfungsi secara komprehensif sebagai pendeteksi awal, penanganan, pencegahan, serta konsultansi yang dilakukan oleh kader Posyandu.
“Artinya, Posyandu merupakan garda terdepan upaya pencegahan stunting. Ini yang perlu dijabarkan dalam rencana aksi secara konkret di lapangan,” paparnya di Jakarta, Jumat (13/12).
Menurut dia, peran strategis Posyandu terbilang sukses di masa Soeharto. Tidak ada salahnya jika pemerintahan saat ini mencontoh kiat sukses tersebut. “Artinya, tidak ada salahnya jika Posyandu diberi perhatian khusus dan digerakkan lagi. Dalam arti, perhatian khusus itu bisa berupa anggaran yang memadai untuk menggerakkan program di lapangan. Sebab, jangan salah karena people moved by incentives dari pemerintah,” jelasnya.
Dinda menilai kekuatan utama Posyandu ada di deteksi awal dan kader di lapangan. Deteksi awal itu terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga masalah atau bila ada abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan paling utama dapat terdeteksi di Posyandu.
“Bayangkan bila tidak terdeteksi, dampaknya akan lebih parah dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, kekuatan Posyandu dibanding cara lain adalah karena adanya kader. Perlu diketahui, semua intervensi di Indonesia ini kuncinya penggerak. “Kader adalah aset berharga dalam menyukseskan upaya penurunan stunting via Posyandu. Karena itu, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana reward dan mekanisme insentif yang cukup agar mereka bisa "bergerak". misal dengan memfasilitasi biaya transport mobilitas mereka untuk mendatangi warga masyarakat di wilayah binaannya,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
