REPUBLIKA.CO.ID, Terbongkarnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ke dalam pesawat Garuda Indonesia seperti membuka kotak pandora berbagai kejanggalan di level pimpinan perusahaan BUMN itu. Belakangan juga diketahui, jajaran direksi memiliki beberapa jabatan lain di anak dan cucu perusahaan Garuda Indonesia.

Kementerian BUMN kini sedang mengkaji berapa batas sesungguhnya seorang anggota direksi bisa merangkap jabatan komisaris anak perusahaan BUMN. Di Garuda Indonesia sendiri, ada satu direktur yang menjabat komisaris di delapan anak perusahaan.

"Nanti akan ditinjau dari jumlah anak atau cucu perusahaan yang mereka boleh tempati dan honor yang diterima," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat (13/12).

Menurut Arya, dalam Peraturan Menteri atau Permen BUMN selama ini, direksi BUMN memang diperbolehkan memegang jabatan komisaris anak perusahaan. Namun, direktur BUMN yang merangkap jabatan tersebut diyakini tidak akan mampu untuk mengawasi sampai dengan delapan anak perusahaan BUMN.

"Kenapa dulu direksi bisa merangkap jabatan sebagai komisaris anak perusahaan BUMN? Mungkin alasannya agar direktur BUMN untuk bisa juga mengawasi jalannya direksi anak perusahaan. Tapi kalau sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan BUMN tidak mungkin juga mengawasinya," kata Arya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan keputusan menteri (kepmen) mengenai penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN yang memperketat pendirian untuk keduanya. Kepmen tersebut berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk Persero Terbuka, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Erick juga telah menyampaikan, bahwa pihaknya masih perlu waktu lebih panjang untuk memilih pejabat baru direktur utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk pengganti Ari Askhara dkk. Hal yang terpenting saat ini, ujar Erick, posisi dirut sudah dijalankan oleh pelaksana tugas (plt) yang kini dijabat oleh Fuad Rizal.

"Garuda kan sudah ada Plt-nya, nanti kan rapatnya (RUPSLB) baru 20 Januari (2020). Mungkin nanti masih perlu waktu," ujar Erick usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (11/12) petang.

Berikut daftar susunan jabatan direksi Garuda Indonesia di kursi komisaris pada anak dan cucu usaha Garuda Indonesia:

Ari Askhara (mantan direktur utama)

    Komisaris Utama PT GMF AeroAsia (anak)

    Komisaris Utama PT Citilink Indonesia (anak)

    Komisaris Utama PT Aerofood Indonesia (cucu)

    Komisaris Utama PT Garuda Energi Logistik & Komersil (cucu)

    Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu)

    Komisaris Utama PT Garuda Tauberes Indonesia (cucu)

Bambang Adisurya Angkasa (mantan direktur operasi)

    Komisaris PT Gapura Angkasa (anak)

    Komisaris Utama PT Sabre Travel Network Indonesia (anak)

    Komisaris PT Aero Globe Indonesia (cucu)

    Komisaris PT Aerotrans Service Indonesia (cucu)

Mohammad Iqbal (mantan direktur kargo dan pengembangan usaha)

    Komisaris Utama PT Gapura Angkasa (anak)

    Komisaris PT Aerojasa Perkasa (cucu)

    Komisaris Aerojasa Cargo (cucu)

    Komisaris PT Citra Lintas Angkasa (cicit)

    Komisaris Garuda Tauberes Indonesia (cucu)

Iwan Joeniarto (mantan direktur teknik dan layanan)

    Komisaris Utama PT Aerosystem Indonesia (anak)

    Komisaris PT Aero Wisata (anak)

    Komisaris PT Aerofood Indonesia (cucu)

    Komisaris PT Garuda Energi Logistik & Komersil (cucu)

    Komisaris Utama PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (cucu)

    Komisaris PT Garuda Indonesia Terapan Cakrawala Indonesia (cucu)

Heri Akhyar (mantan direktur human capital)

    Komisaris PT Aerofood Indonesia (cucu)

    Komisaris Utama PT Aeroglobe Indonesia (cucu)

    Komisaris Utama GIH Indonesia (cucu)

    Komisaris PT GOH Korea (cucu)

    Commissioner of Strategic Function PT GOH Jepang (cucu)

    Komisaris PT Garuda Indonesia Air Charter (cucu)

    Komisaris PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (cucu)

    Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Terapan Cakrawala Indonesia (cucu).

Plt Direktur Utama PT Garuda Indonesia Fuad Rizal

PPTAK dilibatkan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan dalam proses seleksi calon direksi yang akan duduk di sejumlah BUMN. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala PPTAK Kiagus Ahmad Badaruddin.

"Kalau BUMN baru terakhir ini dimintakan kepada kita," kata Agus dalam refleksi akhir tahun PPTAK di Jakarta, Jumat.

Namun, ia tidak membeberkan nama-nama calon direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan ditelusuri aktivitas keuangannya itu.

"Iya pokoknya ada, sudah diminta sama Meneg BUMN (Erick Thohir)," imbuhnya sembari tersenyum.

Kiagus mengungkapkan penelusuran transaksi keuangan itu meliputi pola-pola transaksi yang selama ini dilakukan oleh calon pejabat publik tersebut. "Kalau tiap bulan dia terima (aliran dana) di luar karakteristik profil dia, maka kita laporkan dalam TKM (transaksi keuangan mencurigakan)," ujar dia.

Meski begitu, laporan tersebut harus dianalisis terlebih dahulu karena kemungkinan dana tersebut berasal dari hasil investasi dari dana sebelumnya asal didasarkan sumber yang jelas.

Sebelumnya, beberapa posisi di sejumlah BUMN mengalami perombakan. Saat ini, BUMN yang sedang kosong pimpinan di antaranya PLN dan Garuda Indonesia.

[video] Penyelundupan di Pesawat Garuda Sangat Sistemik

Ikuti Whatsapp Channel Republika