REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) V, pada 14 hingga 16 Desember mendatang. Jelang pelaksanaannya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi menegaskan bahwa tak ada lagi perpecahan di partainya.
Dualisme yang terjadi di PPP, diakui Baidowi justru merugikan partai berlambang Ka'bah itu. Bahkan dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019, PPP hanya mendapatkan 19 kursi di DPR RI. "Lima tahun terakhir ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa konflik itu tidak menguntungkan dari kacamata apapun," ujar Baidowi di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/12).
Pihaknya juga mengundang PPP kubu Humphrey Djemat untuk hadir dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas). Serta, Muktamar IX yang rencananya akan digelar pada awal atau pertengahan 2020. "Muktamar ya mukatamar bersama, tapi pelaksana muktamar adalah DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede yang diakui oleh negara," ujar Baidowi.
Terkait akomodasi kepengurusan, Baidowi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengacu pada AD/ART partai. Meski begitu, pihaknya mengaku terbuka dengan kader PPP yang sebelumnya bergabung dengan Humphrey.
"Kalau mau hadir ya kita mau mencari massa sebanyak-banyaknya, urusan mekanisme internal terkait kepesertaan itu duatur mekanisme AD/ART," ujar Baidowi.
Baidowi menjelaskan, kemungkinan akomodasi hanya diberikan pada orang yang sebelumnya memang kader PPP. Pasalnya selama dualisme terjadi, banyak pihak di luar PPP mengklaim bagian dari partai berlambang Ka'bah itu.
"Yang tersisa di sana (kubu Humphrey) sebagian besar orang-orang baru, tapi sebagian kecil di sana ada yang memang lama dan ingin memperpanjang persoalan. Tapi yasudahlah," ujar Baidowi.
Sementara itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengaku bahwa pihaknya mendukung upaya untuk menghentikan dualisme. Pasalnya sebagai partai senior, PPP justru terseok-seok pada Pemilu 2019.
Ia mengungkapkan, bahwa saat ini tidak ada kendala untuk menyelesaikan dualisme. Sebab, kedua kubu punya persamaan tujuan dalam membesarkan PPP di masa depan.
"Karena satu pemikiran visi yang sama bagaimana sekarang membuat PPP itu menjadi lebih baik dan lebih kuat," ujar Humphrey.
Terkait pembentukan kepengurusan, menurutnya hal tersebut harus dibicarakan bersama oleh kedua belah pihak. Agar, tak lagi timbul perbedaan pendapat yang membuat PPP kembali terbelah. "Penyatuan mekanismenya gimana, ya tentu kita harus pikirkan itu semuanya," ujar Humphrey.
Ikuti Whatsapp Channel Republika