REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap provinsi memilili peran strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Selama ini pengamalan Pancasila dalam keseharian masyarakat belum terealiasi 100 persen.
“Untuk itulah, menjadi tugas Kesbangpol dan BPIP untuk membumikan Pancasila,” kata Plt BPIP, Prof. Hariyono saat pertemuan dengan Kepala Kesbangpol 11 Provinsi di Wilayah Barat dengan tema Gotong-Royong Membumikan Pancasila, Rabu (11/12).
Karenanya, Hariyono menilai perlu ada kordinasi antara BPIP dan Kesbangpol sehingga kesatuan bangsa tak hanya dilihat dari aspek hilir tetapi mulai dari hulu Pancasila. Dari Kesbangpol ini, akan ada output berupa proaktif membumikan Pancasila yang tak hanya menyoal toleransi tetapi juga inovasi dan prestasi.
“Bukan sekadar bunyi namun jadi regulasi atau kebijakan dalam aparatur negara,” kata dia.
Apalagi, kata dia, masa depan Indonesia nantinya akan didominasi generasi muda. Sementara, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada radikalisme agama dan radikalisme pasar yang merajalela.
“Kita harus belajar dari Timur Tengah, dan kita harus deteksi dini,” kata dia.
Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Elfrida Herawati Siregar ada 11 Provinsi yang diundang dalam pertemuan tersebut. Adapun 11 Provinsi itu, DI Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
“Kita undang tujuannya adalah menjalin kerjasama antara BPIP dan Kesbangpol ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila,” kata dia,
Ia mengatakan, baik BPIP dan Kesbangpol diharapkan memiliki visi dan misi yang sama dalam pembinaan ideologi Pancasila. Sehingga tidak ada saling kontradiksi tapi seirama.
“Jadi kita efektif,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
