REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Sapto Andika Candra
Ada yang spesial dalam pementasan drama di SMKN 57 Jakarta Selatan, Senin (9/12) pagi. Pentas drama yang juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini ternyata diperankan oleh para aktor yang spesial juga.
Para pemain pentas drama ini ialah Menteri BUMN Erick Thohir yang berperan sebagai penjual bakso serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama yang berperan sebagai siswa SMK. Selain itu, ada juga komedian Bedu dan Sogi Indra Duadja yang juga ikut memerankan siswa SMK.
Begitu mengetahui para pemeran pentas drama merupakan para menteri Kabinet Indonesia Maju, para siswa SMA dan SMK yang ikut menyaksikan sontak bersorak dan menyambut dengan tepuk tangan. Erick memerankan sosok penjual bakso Bang Thohir. Ia berhasil membawakan peran Bang Thohir yang bijaksana dengan memberikan pesan-pesan antikorupsi kepada para siswa yang dimainkan Nadiem Makarim dan Wisnutama.
Usut punya usut, pementasan drama kali ini ternyata tanpa banyak persiapan. Erick mengatakan, dirinya dan para pemain hanya berlatih sekali saja, yakni pada malam sebelum pentas. Itu pun hanya memakan waktu satu jam saja. "Sebelumnya stres, ya, karena jarang-jarang tampil seperti ini. Cuma pas di atas panggung, alhamdulillah, teman-teman banyak membantu," kata Erick setelah tampil.
Dalam penampilannya, Erick pun sempat menyinggung sejumlah isu terkini. Salah satunya kasus penyelundupan Harley Davidson (Harley-gate) yang diduga dilakukan oleh eks Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara. Melalui peran sebagai tukang bakso, Erick menyampaikan bahwa tak seharusnya seseorang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
"Jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas, relasi. Namanya nepotisme. Entar kalau lu udah gede, terus jadi dirut, malah nitip barang-barang lu. Harley. Tukang bakso aja ngerti yang beginian," ujar Erick.
Kasus penyelundupan Harley Davidson menjadi bahan perbincangan masyarakat akhir-akhir ini. Erick sendiri memutuskan untuk mencopot Ari Askhara sebagai dirut Garuda Indonesia, digantikan Fuad Rizal sebagai pelaksana tugas (plt) dirut. Selain itu, komisaris juga memutuskan memberhentikan sejumlah direksi yang juga dianggap terlibat dalam permainan kotor sang eks dirut.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan seusai menyaksikan drama bertajuk Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Presiden juga mendapatkan pertanyaan unik dalam kunjungannya ke SMKN 57 Jakarta Selatan, kemarin. Seorang siswa jurusan tata boga, Harley Hermansyah, bertanya kepada Presiden tentang lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia.
"Mengapa negara kita mengatasi para koruptor itu tidak tegas? Mengapa kita tidak berani mengambil tindakan seperti di luar, dengan hukum mati?" tanya Harley di hadapan Jokowi.
Mendengar pertanyaan yang cukup kritis ini, Presiden langsung menjawab. Menurut Jokowi, saat ini memang undang-undang (UU) yang ada tidak mengatur secara spesifik mengenai hukuman mati terhadap koruptor.
Ia menyampaikan, ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran atau bantuan tanggap bencana alam. "Tapi, selain itu tidak. Misalnya ada gempa di NTB, ada anggaran penanggulangan, duit dikorupsi, itu bisa ancamannya (hukuman mati). Namun, di luar bencana, memang di UU kita belum ada. UU-nya ada pun, belum tentu diberikan ancaman hukuman mati," ujar Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan, penegak hukum tidak boleh terpaku pada besaran uang negara yang dikorupsi. Meski besar, sedang, atau kecil pun, Jokowi menyebut bahwa korupsi tetaplah korupsi.
"Pemerintah sedang membangun sebuah sistem, membangun pagar-pagar untuk hilangkan korupsi di negara kita. Namun, apa pun, semuanya memerlukan proses. Negara lain pun memerlukan proses," kata Jokowi.
Soal pemberian ancaman hukuman mati terhadap koruptor, Jokowi menyebut bahwa opsi ini mungkin diberlakukan bila memang masyarakat menginginkan. Tentunya, prosesnya harus melalui legislasi parlemen. "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi, sekali lagi, juga termasuk yang ada di legislatif," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan alasannya memilih menghadiri pentas drama “Prestasi Tanpa Korupsi” di SMKN 57 Jakarta Selatan, Senin (9/12) pagi. Padahal, di waktu yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggelar acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorda) yang digelar di Gedung Merah Putih KPK.
Acara di KPK dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Jokowi menyebutkan, setiap tahunnya, dirinya selalu hadir dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diadakan di KPK. Baru tahun ini saja dirinya absen. "Hanya ini kan Pak Maruf belum pernah ke sana. Ya bagi-bagi lah, masa, setiap tahun saya terus. Ini Pak Ma’ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Maruf, saya di tempat lain," kata Jokowi. n ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika