REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penataan transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya terus diupayakakan semakin efektif dan efisien. Salah satu bentuknya adalah pengintegrasian moda transportasi rel dengan angkutan darat dalam satu manajemen.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan upaya pengintegrasian manajemen antara transportasi rel dimulai dengan ditandatanganinya HoA (Head of Agreement) antara PT KAI (Kereta Api Indonesia) dengan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, di Balaikota, Senin (9/12).
"Hari ini ditandatanganinya HoA di mana MRT dan PT KAI akan membentuk perusahaan joint venture yang ownership-nya 51 persen di MRT dan 49 persen di KAI yang nantinya akan mengatur stasiun-stasiun di kawasan Jakarta," ujar Anies saat menyaksikan penandatanganan HoA antara KAI dengan MRT, Senin (9/12).
Anies menyampaikan apresiasi rencana integrasi transportasi di Jakarta memasuki babak baru. Kini angkutan Kereta Api dengan angkutan darat di JKT akan diintegrasikan. Itu artinya jutaan penduduk JKT akan bisa berpindah dari satu moda ke moda lain secara leluasa, secara mudah. "Integrasi ini dalam aspek manajemen, dalam aspek infrastruktur, rute, dan dalam tiketing," kata Anies.
Ke depan, sambung Anies, setelah integrasi KAI dengan MRT, tahap integrasi kedua selanjutnya dengan Commuter atau KRL. Lalu berlanjut dengan Kereta Bandara, LRT Jakarta dan integrasi angkutan darat dengan TransJakarta.
"Dengan integrasi, maka yang sekarang menggunakan kendaraan umum kereta api sekitar 1,2 juta dan darat 980.000, nantinya akan bisa menikmati integrasi dalam satu kesatuan," paparnya.
Namun Anies mengatakan belum ada nama perusahaan yang akan disiapkan terkait satu manajemen transportasi Jakarta ini. Ia menyebut pascapenandatanganan ini baru kesepakatan, nanti baru rinciannya dibahas semua satu persatu.
Anies mengapresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi, arahan, sehingga ada punya landasan untuk bergerak. Yang kedua, lanjut dia, apresiasi kepada Menteri BUMN dan Wakil Menteri (Wamen) yang telah bekerja cepat sesudah ada arahan untuk eksekusi.
"Sehingga kita dalam waktu kurang dari dua bulan, sudah tuntas sampai HoA. Terima kasih juga untuk PT KAI," terangnya.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, tugas perusahaan join venture yang pertama adalah mengatur pengelolaan stasiun. Stasiun-stasiun di Jakarta akan dikelola bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT KAI.
"Sehingga nanti diharapkan alur dari penumpang dari kereta api ke TranJakarta ke MRT itu bisa lebih nyaman," ujar Kartika.
Yang kedua, sambung dia, perusahaan join venture ini juga akan melakukan perencanaan untuk supporting development di beberapa stasiun-stasiun utama. Seperti contohnya di Stasiun Senen, di Stasiun Tanah Abang kita akan bikin konsep terpadunya. Sehingga harapannya masyarakat Jakarta ini akan dekat dengan transportasi umum.
"Jadi konsepnya seperti itu seperti di Jepang, di Belanda. Masyarakat tuh kumpulnya justru di tempat-tempat, titik-titik transportasi umum," imbuhnya. Harapannya dua atau tiga tahun ke depan, masyarakat lebih tertarik tinggal di daerah dengan akses mudah ke transportasi umum seperti MRT dan KAI.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar menambahkan pengintegrasian angkutan di Jakarta ini dimulai dengan pembentukan perusahaan baru join venture. Dalam waktu tiga bulan setelah perusahaan itu terbentuk sudah harus rencana integrasinya, kemudian sudah harus ada rencana pengelolaan TOD-nya.
Diharapkan, kata dia, seperti yang telah disampaikan Gubernur DKI dan Wamen BUMN perusahaan join venture tranportasi ini sudah terlihat hasil konkritnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun depan. Untuk modal awal, baru sebatas untuk integrasi dan TOD.
"Tapi nanti kita ada pemasukan kereta commuter dan bandara sebagai bagian dari persetujuan ini, dan nanti harapannya akan diintegrasikan semua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
