REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat mendukung perkembangan koperasi berbasis syariah di daerah itu. Keberadaan koperasi syariah dinilai sejalan dengan falsafah yang dianut masyarakat yaitu adat bersendikan agama, agama bersendikan Alquran.
"Koperasi syariah sebenarnya sudah cukup banyak di Sumbar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kita sebagai pembina tentu ikut mendukung," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri di Padang, Senin (9/12).
Ia mengatakan saat ini beberapa daerah seperti Padang, Padang Panjang dan Kabupaten Dharmasraya mulai serius mengembangkan koperasi tersebut. Padang Panjang menargetkan agar koperasi konvensional di daerah itu, seluruhnya dikonversi menjadi koperasi syariah dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara Kota Padang membentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada setiap keluarahan didaerahnya.
Geliat koperasi syariah juga mulai terasa di Dharasraya. Meski secara jumlah masih relatif sedikit, baru dua unit dari 58 unit koperasi aktif, namun ke depan pembinaan akan terus dilakukan.
Zirma mengatakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar adalah pelatihan dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan salah satu syarat wajib sesuai aturan perundang-undangan untuk mengawasi koperasi syariah, namun jumlahnya masih belum banyak di Sumbar.
"Mereka yang bisa menjadi DPS adalah yang benar-benar memahami syariah sehingga tidak sembarang orang yang bisa lulus," katanya.
Dalam sertifikasi terakhir yang dilakukan dari 30 peserta hanya 15 orang yang dinyatakan lulus. "Ke depan, kita akan tingkatkan jumlah DPS untuk mengawal perkembangan koperasi syariah di Sumbar," kata Zirma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika