Jumat 06 Dec 2019 16:13 WIB

Wapres Diminta Jadi Ketua Dewan Penasihat ICMI

Wapres bersedia menjadi ketua dewan penasehat ICMI.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil
Wakil Presiden KH Ma
Foto: Dok Setwapres
Wakil Presiden KH Ma

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin diminta menjadi Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kiai Ma'ruf diminta untuk mengisi kekosongan pasca Ketua Dewan Penasihat sebelumnya Jusuf Kalla (JK) dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan ICMI, yang sebelumnya dijabat oleh almarhum Prof BJ Habibie.

Itu disampaikan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie saat pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI ke-29 di Padang, Sumatra Barat, Jumat (6/12).

Baca Juga

"Ketua Dewan Kehormatan ini harus diisi, maka tadi saya secara khusus ke Kiai Ma'ruf Amin, mohon berkenaan beliau menjadi Ketua Dewan penasihat, alhamdulilah beliau menerima," ujar Jimly di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP).

Menurut Jimly, dengan begitu tidak ada lagi kekosongan di kursi Ketua Dewan Penasihat ICMI. Jimly berharap kolaborasi Kiai Ma'ruf dengan ICMI dan membangun bangsa

"Jadi sekarang tidak ada kekosongan, Ketua Dewan Kehormatan Pak JK, dan sekarang ketua penasihat pak Ma'ruf, dengan gitu kita bisa kolaborasi dengan ulama dan umaro lebih sering," ujar Jimly.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga menyampaikan kesediannya menjadi Ketua Dewan Penasihat ICMI. Bahkan, Kiai Ma'ruf berkelakar soal dirinya yang memang ahli di bidang penasihat di beberapa organisasi.

"Saya berterima kasih menjadi Ketua Dewan Penasihat, memang spesialis saya Ketua Dewan Penasihat. Di IAEI Ketua Dewan Penasihat, di MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) juga Ketua Dewan Penasihat, ternyata di ICMI juga Ketua Dewan Penasihat," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf juga menyampaikan harapannya dalam Silaknas ICMI 2019 bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat pada saat ini. Ia mengatakan, tantangan utama umat pada saat ini adalah: Pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); Kedua, menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan; Ketiga, imunisasi umat dari penyebarluasan radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama.

Hal ini kata dia, sesuai dengan prioritas utama Pemerintahan Jokow-Ma’ruf Amin untuk menuju Indonesia maju, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Reformasi Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Selain itu, Kiai  mengungkap Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah. "Saya melihat, ICMI dengan pengalaman mendukung pembangunan selama ini, terutama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat turut berperan dalam upaya peningkatakan kapasitas ekonomi umat," ujar Ma'ruf.

Ia juga menilai tantangan besar lainnya yang sedang kita hadapi adalah maraknya penyebaran faham-faham radikal. Menurutnya, sebagai organisasi cendekiawan, Kiai Ma'ruf memandang ICMI memiliki peran yang sangat besar dalam upaya memerangi radikalisme tersebut.

"Saya mengharapkan agar ICMI dapat bersama-sama dengan pemerintah terus menyampaikan pesan-pesan positif dalam berbagai kesempatan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement