Kamis 05 Dec 2019 18:35 WIB

90 Desa di Purbalingga Masih Belum ODF

Upaya mencapai Purbalingga ODF, tidak bisa hanya dibebankan pada pemkab.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Yusuf Assidiq
Peringatan hari toilet sedunia ditandai dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tidak buang air besar sembarangan.
Foto: Antara
Peringatan hari toilet sedunia ditandai dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tidak buang air besar sembarangan.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Jumlah desa yang warganya masih suka buang air besar sembarangan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, masih cukup banyak. Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menyebutkan, dari 239 desa yang ada di Purbalingga, baru  149 desa/kelurahan  yang sudah ODF (Open Defecation Free).

''Sisanya, masih belum mendeklarasikan diri sebagai desa ODF, karena masih ada warganya yang buang air besar sembarangan,'' jelasnya, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, Kamis (5/12).

Bersamaan dengan kunjungan kerja tersebut, sebanyak 33 desa dari dua wilayah kecamatan mendeklarasikan diri menjadi desa yang bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Deklarasi dilakukan para kepala desa, dengan disaksikan bupati.

''Sebelumnya, di Purbalingga sudah ada 116 desa yang ODF. Dengan tambahan 33 desa ini, maka sampai saat ini sudah ada 149 desa yang sudah ODF,'' kata dia.

Terkait masalah ODF, bupati menyatakan, Dinas Kesehatan masih harus terus berupaya mewujudkan Purbalingga ODF melalui peningkatan kecukupan kebutuhan akses sanitasi. Hal ini dilakukan melalui program jambanisasi yang sudah dilaksanakan sejak 2013.

''Sejak  2013 sampai 2017, ada sebanyak 12.274 unit jamban yang dibangun. Pada 2018, dibangun 4.130 jamban. Sedangkan 2019 ini, pemkab juga mengalokasikan bantuan untuk membangun 4.000 jamban,'' katanya.

Namun dia menyebutkan, upaya mencapai Purbalingga ODF, tidak bisa hanya dibebankan pada pemkab. Dia menilai, partisipasi masyarakat untuk suksesnya program ini sangat penting dilakukan, karena menyangkut kepentingan warga sendiri. ''Saya minta, kegiatan ini juga bisa dapat memicu pemerintah desa/kelurahan lain untuk segera ODF,'' katanya.

 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono menyatakan, pihaknya masih terus melakukan berbagai program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan Purbalingga ODF.

''Rata-rata setiap tahun kami menyiapkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk menyalurkan 4.000 jamban pada masyarakat. Kalau pemberdayaan bagus, seharusnya dalam satu tahun bisa 7.000 jamban yang dibangun,'' jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement