Loyalis Bamsoet Menanti Nasib dan Masa Depan di Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho

Mundurnya Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari kontestasi calon ketua umum Golkar berbuah aklamasi untuk Ketua Umum Pejawat, pada hari kedua, Rabu (4/12) malam. Namun kepastian nasib politikus yang sempat mendukung Bamsoet di kepengurusan masih abu-abu.

Baca Juga

Sepanjang berlangsungnya musyawarah nasional (5/12), pascamundurnya Bamsoet, para politikus pendukungnya tak banyak memberikan komentar. Bahkan, sejumlah politikus pendukungnya tak terlihat muncul di acara munas Golkar.

Hingga Kamis (5/12), Bamsoet, beserta para pendukungnya belum tampak. Nusron Wahid, Robert Joppy Kardinal, Misbakhun, Darul Siska, tak tampak sejak hari kedua. Mereka hadir di hari pertama Munas, saat Presiden Joko Widodo membuka Munas.

Hingga Kamis siang, Republika berupaya menghubungi sejumlah politikus yang mendukung Bamsoet, namun tak berhasil. Ada yang nomornya tak aktif, maupun menolak berbicara dengan alasan tertentu.

"Sudah nyerah gitu BS (Bambang Soesatyo), untuk apa hadir di situ," kata Indra Bambang Utoyo kepada Republika, salah satu bakal caketum Golkar yang turut mengundurkan diri usai Bamsoet mundur. Ia sempat mengaku menjagokan Bamsoet. Ia juga tak hadir lagi di Munas.

Juru Bicara Tim Pembangunan Opini kubu Bamsoet alias Tim Sembilan, Viktus Murin bahkan memilih langsung pulang kampung, saat Bamsoet memilih mundur. Ia hanya mengaku bangga telah berjuang bersama Bamsoet.

"Mohon maaf, juga mohon maklum, tepat pada HUT istri saya hari ini, saya pamit balik ke Manado, pagi-pagi benar," kata dia.

Ketua Timses Bamsoet, Ahmadi Noor Supit sempat muncul pada jari kedua, Rabu (4/12) di barisan belakang kursi Munas Golkar. Saat ditanya soal ada dan tidaknya kesepakatan atau take and give dengan kubu Airlangga, ia hanya tersenyum.

"Semuanya sudah jelas kan," ujarnya, sembari menyaksikan pernyataan satu per satu ketua DPD dan organisasi sayap yang mendeklarasikan dukungan untuk Airlangga lewat agenda pandangan umum. Agenda ini diakhiri dengan aklamasi dan penetapan Airlangga, Rabu menjelang tengah malam.

Sempat muncul gejolak saat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi intra Golkar yang diketahui sempat mendukung Bamsoet memaparkan pandangan di akhir agenda pandangan umum. Supit mengakui adanya 'perbedaan pendapat'. Namun, itu tak berlangsung lama dan tak menghentikan laju aklamasi untuk ketua umum pejawat.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar 2019 - 2024, Airlangga punya waktu 60 hari untuk menyusun kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP). Ia menilai tidak ada istilah rekonsiliasi dalam mundurnya Wakorbid Pratama Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari kontestasi caketum Golkar. Ia menilai, Bamsoet memang sudah dirangkul dan diberi tempat di Golkar.

"Tidak ada rekonsiliasi, kan sama sama pengurus partai. Sekarang kan sama sama pengurus, kalau sama sama pengurus kan tidak ada persoalan," ujar Airlangga.

Airlangga mengklaim, komunikasi dengan Bambang Soesatyo sudah lancar. Soal permintaan Kubu Bamsoet agar mau merangkul, Airlangga mengatakan, mayoritas kader Golkar yang mendukung Bamsoet adalah pengurus di Dewan Pimpinan Pusat. Maka, kata Airlangga, tak perlu ada hal khusus yang dilakukan terkait pengunduran diri Bamsoet.

"Mereka itu jadi pengurus tanda tangan saya dua tahun yang lalu termasuk Pak Bamsoet tanda tangan saya juga. jadi saya pikir itu tidak menjadi isu lagi, karena mereka adalah pengurus Golkar yang saya rekrut," ujar Airlangga.

Ketua Penyelenggara Munas, Melchias Markus Mekeng mengatakan, soal penyusunan kepengurusan masih akan dibicarakan dalam agenda rapat komisi yang berlangsung pada Kamis (5/12) ini. "Bisa ada formatur, bisa juga formatur tunggal. Menyerahkan kepada dia (ketum) untuk membentuk kabinet," ujar dia.

Mekeng mengatakan, dalam tren pembentukan pengurus Partai Golkar, penyusunan itu memerlukan waktu. Paling tidak, kata dia, sudah ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, untuk memudahkan urusan internal Golkar dalam masa 60 hari penyusunan kepengurusan DPP.

"Kalau I, kalau satu dua bulan ada apa-apa. Ada yang mau PAW, atau buat surat, masa ditahan-tahan," ujar dia.

Rumor yang beredar menyebut bahwa kubu Bamsoet akan diberi porsi 30 persen untuk kepengurusan. Namun, rumor ini tak dibenarkan oleh Mekeng.

"Saya enggak pernah dengar itu," ujarnya.

"Yang pasti begini, kita tidak ada lagi kubu. Kita tidak melihat lagi kubu. Semua itu orang Golkar. Kan nanti Pak Airlangga akan menyusul partai. Tidak lihat ini (kubu), enggak boleh," kata Mekeng menegaskan.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai, para politikus yang mendukung Bamsoet sebaiknya tetap dirangkul bila Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum Golkar. Ia berharap, ketua terpilih nantinya tetap objektif.

"Sebaiknya memang dikasih tempat dan dirangkul, tapi ukurannya tetap sesuai objektivitas, apakah yang bersangkutan tepat atau tidak," ujar politikus senior Golkar itu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.