REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten dinilai belum kreatif dalam mempromosikan destinasi wisata di wilayahnya. Menurunnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada tahun ini di wilayah Banten disebut menjadi gambaran belum optimalnya sektor pariwisata dikelola.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, Adhi Wiriana, mengatakan hingga Oktober 2019, persentase penghunian kamar hotel berbintang adalah sebesar 50,03. Angka ini merupakan gambaran penurunan 0,21 poin dari tahun sebelumnya di angka 50,24 persen.
"Pariwisata saat ini relatif belum mengalami kemajuan yang signifikan, karena tingkat penghunian kamar kita masih 50 persen. Bahkan masih lebih kecil dari tahun 2018 kemarin. Jadi ke depan kelihatannya harus ada pengelolaan pariwisata yang lebih baik, baik dari pemerintah atau swasta apalagi Desember ini ada hari raya dan tahun baru," jelas Adhi Wiriana, Selasa (3/12).
Penghunian kamar hotel berbintang disebutnya ada peningkatan jika dibanding September tahun ini yang sebesar 49,63 persen. Namun jumlah ini masih di kategori penurunan jika dibanding tahun sebelumnya.
Dalam hal rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada Oktober 2019, persentase lama menginap tamu sebesar 1,19, sedangkan pada 2018 lalu sebesar 1,25 hari.
Aspek TPK menurutnya merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi wisata di daerah. Aktivitas menginap wisatawan di suatu destinasi, menunjukkan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyeluruh di semua lapisan masyarakat.
"Dengan menginap ada nilai tambah yang diterima masyarakat. Dengan ada yang menginap maka barang-barang atau makanan di sana itu laku, sehingga ekonomi masyarakat berkembang. Kalau cuma datang pagi sore pulang, mungkin saja wisatawan datang itu bawa bekal doang. Jadi tidak ada keuntungan yang diterima masuarakat secara keseluruhan. Termasuk serapan tenaga kerja juga akhirnya berkurang, hotel tidk laku, guide wisata tidak terpakai," jelasnya.
Banten disebutnya sebenarnya memiliki potensi besar sebagai dalam hal kewisataan. Namun, ternyata wisatawan dari Jakarta hingga kini masih lebih banyak mengarah ke wilayah Jawa Barat seperti Bandung. "Banten itu dekat sekali dengan Jakarta, tapi kenapa penduduk Ibu Kota lebih banyak pergi ke Bandung misalnya dibanding ke Banten. Terkait wisata ini kan kaitannya juga dengan seni. Saya sarankan agar Dispar mempekerjakan profesional, karena kan kalau PNS itu kerja rutin di kantor, yang kadang rasa ingin mengajak pengunjung datang itu kurang," kata Adhi.
Sementara Kabid Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata Banten, Paundra Bayyu Ajie, mengatakan rendahnya TPK merupakan dampak dari bencana tsunami di Banten yang belum terhitung satu tahun terjadi. Beberapa hotel yang berada di pesisir bahkan disebutnya saat ini masih belum pulih infrastrukturnya.
Ia juga menyebut bahwa kondisi objek wisata pantai di Banten saat ini dikuasai oleh swasta. Sehingga saat destinasi tersebut rusak, maka swasta yang berwenang dalam rehabilitasinya.
"Banten ini belum ada setahun terdampak tsunami, sementara destinasi pantai ini dimiliki oleh swasta bukan punya publik. Jadi wajar kalau soal penghunian ini sekarang masih belum optimal," tuturnya.
Dalam hal inovasi untuk meningkatkan wisatawan di Banten juga diaebutnya telah dilakukan dengan berbagai cara. Beragam agenda wisata di Kabupaten/Kota, hingga inovasi membuat situs informasi atau aplikasi kepariwisataan Banten adalah dorongan Dispar untuk meningkatkan kunjungan wisata di tanah jawara.
Meski jumlah penghunian kamar hotel belum optimal, Bayu mengklaim bahwa wisata pantai semakin meningkat pascatsunami. "Di luar dari masalah penghunian kamar, pascatsunami ini dari data kita pengunjung semakin meningkat lambat laun. Sudah 30 sampai 45 persen peningkatannya kalau kita lihat," tutur Bayu.
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir, pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk membuka homestay untuk wisatawan selagi hotel yang ada di pantai masih dalam regabilitasi. Hal ini disebutnya justru menjadi solusi langsung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pesisir.
"Kita imbau masyarakat untuk membuka homestay, jadi wisata dengan view pantai. Jadi kita upayakan agar ekonomi masyarakat terus meningkat meskipun pascatsunami. Karena kan kita ingin menyejahterakan masyarakat secara luas, bukan hanya segelintir pihak seperti pengusaha. Meskipun dengan TPK itu punya efek domino yang signifikan," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
