REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) akan mengembangkan aplikasi pendampingan secara online. Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, aplikasi tersebut dikembangkan untuk memperluas jangkauan pendampingan bagi UMKM. Targetnya, aplikasi tersebut akan dikembangkan tahun ini.
"Setiap daerah di Indonesia menghadapi persoalan yang berbeda dalam melakukan pendampingan. Salah satunya adalah persoalan geografis, yaitu lokasi UMKM yang berjauhan," ujar Rully usai menghadiri Wisuda dan Pameran UMKM Juara di Harris Hotel & Conventions Festival Citilink, Ahad (1/12).
Menurut Rully, untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pendampingan, diperlukan sebuah solusi digital. Solusi tersebut juga diperlukan untuk mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan terbaru ke seluruh UMKM, termasuk yang berlokasi di pelosok.
"Dengan adanya aplikasi ini, UMKM yang lokasinya di pelosok bisa lebih mudah mendapatkan pendampingan," katanya.
Rully mengatakan, pendampingan akan membantu UMKM dalam meningkatkan akses ke berbagai sektor. Mulai dari pemasok, pemasaran, hingga pembiayaan. UMKM juga, bisa meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis serta meningkatkan kualitas produk melalui bantuan pendampingan yang mumpuni.
"Peta persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, semua stakeholder harus bersama-sama meningkatkan kualitas UMKM," katanya.
Pelaku UMKM, kata dia, tak boleh mudah berpuas diri. Tapi, harus terus meningkatkan keterampilan dan kualitas produk. Oleh karena itu, selain akan mengembangkan aplikasi pendampingan online, Kementerian Koperasi dan UMKM juga mendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan pendampingan bagi UMKM. Dengan demikian, jumlah UMKM yang naik kelas akan terus meningkat.
Seperti diketahui, pendampingan sangat diperlukan, khususnya bagi pelaku UMKM yang baru berdiri atau startup. Tanpa adanya pendampingan, potensi mereka untuk gulung tikar akan lebih besar.
Selain pemerintah daerah, Rully juga meminta agar koperasi meningkatkan peran serta dalam memberikan pendampingan bagi UMKM, khususnya yang menjadi anggota mereka. Dengan demikian, tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota juga akan terakselerasi.
Rully menjelaskan, pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo II ini UMKM menjadi salah satu fokus perhatian. Hal itu tidak terlepas dari besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian.
"UMKM juga menyerap 97 persen tenaga kerja," tuturnya.
Sementara menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jabar, Kusmana Hartadji, program UMKM Juara dirancang pemerintah Jabar untuk mendorong tumbuh kembang UMKM. Ia menargetkan, pada tahun depan akan lebih banyak UMKM Jabar yang mengikuti program tersebut. Tahun ini dari 2.500 peserta, 1.800 diwisuda. Serta, sebanyak 200 mendapatkan fasilitas pameran.
"Harapan kami, tahun depan jumlah peserta akan meningkat menjadi 3.000 UMKM," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika