REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong menyatakan kesiapan pemerintah Indonesia dalam upaya diplomasi penanggulangan perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim ke 25 di Madrid, Spanyol. Kesiapan Indonesia ini ditandai dengan kesiapan secara materi untuk debat pada hard diplomasi dan kesiapan paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi.
"Sampai hari ini kita hampir siap semua baik yang berupa substansi negosiasi, maupun soft diplomasi khususnya lewat Paviliun Indonesia. Kita punya negosiator hampir 40-70 orang yang terbagi dalam 13 tematik negosiasi yang akan kita perjuangkan di COP 25," kata Alue dalam Siaran Pers, Senin (2/12).
Alue menekankan jika Pelaksanaan COP 25 ini merupakan saat-saat menjelang implementasi Paris Agreement pada 1 Januari 2020. Salah satu aspek yang paling krusial adalah tentang artikel 6 dalam Paris agreement. Artikel 6 mencakup sarana-sarana implementasi Paris Agreement melalui mekanisme pasar dan non pasar.
"Mekanisme pasar ini bisanya yang paling hangat negosiasinya karena kegunaan mekanisme pasar dalam mencapai Paris Agreement sangat dinamis. Ada negara-negara yang sepakat tapi ada juga ada yang tidak sepakat. Kita berharap COP 25 ini ada kejelasan terkait mekanisme itu," tuturnya.
Artikel 6 Perjanjian Paris bertujuan untuk mempromosikan pendekatan terpadu, holistik dan seimbang yang akan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan NDC mereka melalui kerja sama internasional sukarela. Mekanisme kerja sama ini, jika dirancang dengan baik, akan membuatnya lebih mudah untuk mencapai target pengurangan dan meningkatkan ambisi.
Secara khusus, Pasal 6 juga dapat membentuk landasan kebijakan untuk sistem perdagangan emisi, yang dapat membantu mengarah pada harga global untuk karbon.
Alue menegaskan upaya penanggulangan perubahan iklim harus segera diimplementasikan karena menyangkut iesiko yang akan dialami oleh beberapa negara terutama negara kecil di kepulauan Pasifik.
"Yang paling berisiko small island countries yang rentan berkurang wilayahnya karena terjadi kenaikan muka air laut akibat adanya perubahan iklim," ucap dia.
Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan 13 ribu lebih pulau. Karenanya, Indonesia fokus terhadap perubahan iklim karena bisa jadi pulau-pulau di Indonesia akan banyak mengalami masalah karena akibat peningkatan suhu global yang mengakibatkan muka air laut kita naik.
"Artinya kita akan dukung upaya small island countries untuk sama-sama berjuang menekan kenaikan suhu 1,5 derajat agar bisa dicapai bersama," kata dia.
Selanjutnya, untuk soft diplomasi Indonesia, dipastikan sejumlah tokoh dunia dijadwalkan menjadi pembicara. Diantara yang sudah dipastikan adalah Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat yang bersama panel antar pemerintah untuk perubahan iklim dianugerahi nobel perdamaian.
Selain Al Gore, tokoh dunia lain yang akan hadir adalah Profesor Nicholas Stern seorang ekonom penulis buku ‘The Economics of Climate Change’ yang menjadi kitab rujukan global dalam memperhitungan dampak perubahan iklim dalam paradigma ekonomi. Ada juga Profesor Jeffrey Sachs, ekonom Amerika Serikat yang memiliki banyak pemikiran tentang pengentasan kemiskinan.
Kehadiran tokoh dunia akan berdampak positif pada Paviliun Indonesia, sebagai bagian dari soft diplomacy Indonesia pada konferensi perubahan iklim. Para tokoh dunia itu akan akan mendatangkan massa yang pada akhirnya akan meningkatkan perhatian publik pada Paviliun Indonesia yang berarti juga kepada aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
