REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena dinilai lebih banyak manfaatnya. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Yandri Susanto meminta usulan tersebut dikaji secara mendalam.

"Perlu dikaji plus minusnya, tentu kan PBNU menyarankan seperti itu mungkin sudah melihat bagaimana pilpres selama ini begitu keras berhadap-hadapan," ujar Yandri saat dikonfirmasi, Kamis (28/11).

PAN sendiri masih mendukung jika pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Sebab, calon pemimpin dapat mendengar langsung aspirsi dari warganya.

"Sampai hari ini PAN memang belum berubah sikapnya, bahwa presiden itu tetap dipilih langsung oleh rakyat dan cukup masa jabatannya maksimal dua periode," ujar Yandri.

Meski begitu, semua aspirasi amandemen terbatas UUD 1945 harus ditampung dahulu. Karena, ia menilai berbagai wacana soal pemilihan dan masa jabatan presiden masih jadi perdebatan di masyarakat.

"Saya kira itu tidak ada masalah kalau masih sebatas perdebatan. Ditampung aja, nanti dibahas secara baik, secara terbuka, dan transparan," ujar Yandri.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Said Aqiel Siradj mengatakan pemilihan presiden oleh MPR lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya. Sehingga wacana sistem pemilihan itu perlu ditertimbangkan kembali.

Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.

"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustafa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika