REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menekankan pembangunan di Papua Barat harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Menurutnya, ini karena sebagian wilayah Papua Barat adalah hutan konservasi.
Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan. "Karena itu, menurut saya desain pembangunannya di Papua Barat itu lebih hati hati, prinsip kehati-hatian," ujar Wiratno saat hadir dalam talkshow interaktif provinsi pembangunan berkelanjutan di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu (27/11).
Wiratno mengingatkan, jika pembangunan di Papua maupun Papua Barat dilakukan sembarangan maka akan merusak kelestarian alam di sana. Menurutnya, ini akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga masyarakat Papua, Indonesia, bahkan dunia.
Sebab, Wiratno mengatakan, hutan di Papua Barat menguasi wilayah konservasi di dunia. "Karena kita belajar dari problem yang kita alami di Sumatera, dan Kalimantan, ini kesempatan Papua dan Papua Barat, untuk mendorong satu konsep pembangunan yg disebut pembangunan provinsi yang berkelanjutan atau provinsi konservasi," ujar Wiratno.
Meskipun tidak mudah, ia meyakini kerja sama semua pihak mampu menjaga kelestarian alam di Papua Barat.
Hal sama diungkapkan Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman TB Haeru Rahayu. Harry menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membuat desain besar pembangunan di Papua Barat.
"Harus hati hati membuat grand desain, begitu salah membuat grand desain akan jadi malapetaka kemudian hari, bukan mata air tapi air mata," ujar Haeru.
Ia menilai, dari banyaknya potensi alam yang bisa dimanfaatkan di bumi cendrawasih tersebut, dua yang paling besar adalah wisata dan energi. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Papua Barat memanfaatkan dua potensi tersebut untuk membangun Papua Barat berkelanjutan.
Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak mengesampingkan kearifan lokal atau local wisdom. "Ini yang mungkin Pak Sekda mohon bisa dijembatani sewise mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan memastikan dalam mengeluarkan kebijakannya, Pemerintah Papua Barat akan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian alam. Hal ini sesuai dengan tujuan dari gagasan provinsi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam Papua Barat.
"Gagasan ini lahir untuk mengelola SDA berkelanjutan yang menjadi modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua barat," ujar Nataniel.
Kendati demikian, ia mengaku banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, ia mengharapkan kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, juga masyarakat Papua Barat itu sendiri.
Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren yang juga turut hadir dalam dialog menilai perlunya perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Utamanya, berkaitan izin-izin yang dikeluarkan oleh Pusat juga harus mendukung gagasan tersebut.
"Kita bicara mengenai konservasi di dalam menjaga hutan Papua tapi kita juga pemerintah selalu saja mengeluarkan izin izin yang kadang sangat bertentangan, ini yang membuat akhirnya itu tidak terlaksana," ujar Ahoren.
Karena itu, ia menilai Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi lokal masyarakat Papua, sebelum membuat kebijakan. Ia juga menilainya pemetaan adat dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
