REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo resmi maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Salah satu alasannya maju adalah gagalnya Airlangga Hartarto melakukan rekonsiliasi terhadap kader-kader yang berafiliasi kepada Ketua MPR itu.
Ia menjelaskan, Airlangga gagal menjalankan komitmen dalam menentukan sosok yang akan mengisi kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Salah satunya saat menggeser Bendahara Umum Partai Golkar, Robert Kardinal dari kursi pimpinan Komisi IV.
"Saya menyatakan maju agar kawan-kawan saya yang terdzalimi ini bisa dikembalikan lagi ke tempatnya," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (26/11).
Menurutnya, jika memang Airlangga berniat untuk memajukan Partai Golkar, sudah seharusnya ia menjalankan komitmen tersebut. Sebab dengan dilanggarnya komitmen itu, banyak kader partai berlambang pohon beringin itu tak puas dengan kepemimpinan Airlangga.
"Intinya kalau kita memiliki semangat rekonsiliasi, ya marilah kita urun rembuk, saling berangkulan, kita besarkan partai yang sama-sama kita berada di dalamnya," ujar. Bamsoet.
Terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Viktus Murin yang mengajak barisan pendukung Bamsoet menggelar musyawarah nasional (Munas) tandingan, Ketua MPR itu mengaku belum mengetahui hal tersebut.
"Saya belum bisa berkomentar, karena saya belum mendengar," ujar Bamsoet.
Namun, Bamsoet mengklaim bahwa Munas tandingan dapat terjadi. Jika, ada pihak yang menyumbat proses demokrasi dalam memilih orang nomor satu di Partai Golkar.
"Munas tandingan itu ada, kalau saluran demokrasinya tersumbat, dipaksakan, seperti halnya yang lalu-lalu. Tapi kalau munasnya berlangsung demokratis, tidak ada alasan membuat munas tandingan," ujar Bamsoet.