Gertakan Munas Tandingan Golkar dari Kubu Bamsoet

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar

Partai Golkar dijadwalkan akan menggelar musyawarah nasional (munas) pada 3-6 Desember 2019 mendatang. Kubu pendukung calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai munas tersebut melanggar AD/ART.

Baca Juga

"Seharusnya tahapan penjaringan calon-calon ketua umum sudah mulai dilakukan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin dalam konferensi pers yang digelar, Senin (25/11).

Viktus mengatakan, anehnya sampai dengan hari ini, tahapan proses pemilihan yang diawali dengan tahapan penjaringan justru belum berlangsung sama sekali. Padahal, jadwal munas sudah mepet.

Selain itu, kubu Bamsoet juga melihat ada upaya tidak sehat dalam pembentukan panitia munas 2019. Para pengurus DPP, baik pengurus harian maupun pengurus pleno, yang dicurigai sebagai pendukung Bamsoet dicoret dari kepanitiaan munas.

Viktus menjelaskan, indikasi kecurangan tersebut terlihat pada 16 November di mana beredar surat dari DPP Partai Golkar perihal rapat pleno panitia penyelenggara munas yang ditandatangani Ketua Korbid PP Wilayah Timur Melchias Markus Mekeng dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lodewijk F Paulus. Namun, pada 17 November muncul lagi informasi bahwa rapat tersebut ditunda.

Beberapa hari kemudian, beredar SK DPP Nomor KEP-395/DPP/XI/2019 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus, di mana nama-nama Pengurus DPP yang merupakan pendukung Bamsoet telah hilang dari SK, dan kemudian tidak lagi diundang mengikuti rapat panitia yang digelar pada Sabtu 23 November 2019.

"Lebih aneh dan konyol, dalam komposisi kepengurusan panitia munas tersebut, tertera pula nama-nama oknum non-Golkar yang sebelumnya diketahui bukan pengurus atau anggota Partai Golkar, bahkan yang sudah pindah atau migrasi ke partai politik lain," ujarnya.

Viktus mengingatkan, agar Airlangga dan loyalisnya yang telah mendominasi susunan panitia munas agar menjalankan tahapan pemilihan pimpinan partai sesuai perintah Bab XIV Pasal 50. Viktus menekankan, apabila berbagai bentuk pelanggaran AD/ART serta ketentuan peraturan organisasi dan konvensi dalam hal tata kelola partai tetap dilakukan oleh kubu Airlangga Hartarto, pengurus DPP Partai Golkar pendukung Bamsoet siap menggelar munas yang menurutnya dianggap tidak menyalahi aturan.

"Kami pastikan bahwa pengurus DPP Partai Golkar yang berada di barisan pendukung Bamsoet siap melaksanakan munas yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) yang disaksikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) dan tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung, pada pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Roi Lewar mengatakan, ada sejumlah nama panitia munas yang diduga bukan kader Partai Golkar.

"Ada sekitar 300 lebih panitia pelaksana yang terus terang bagi kami memang nama-nama ini bagi kami asing, tidak ada dalam struktur partai, dan itu juga bukan kader," kata Roi dalam jumpa pers, Senin (25/11).

Roi menyebut salah satunya adalah Petrus Selestinus. Petrus diketahui merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) Partai Hanura.

“Petrus itu masuk di komite laporan pertanggungjawaban sebagai anggota. Yang kami tahu terakhir dia ini caleg Hanura. Artinya, kami nggak tahu kapan dia masuk Golkar,” ujarnya.

Selain Petrus, salah satu tokoh lain yang juga disebut-sebut masuk jajaran panitia munas yang bukan kader Partai Golkar adalah Hamzah Sangaji. Hamzah Sangaji diketahui pernah mencalonkan diri sebagai caleg dari Perindo Dapil Maluku.

“Di anggota komite organisasi yang namanya Hamzah Sangaji di pileg kemarin dia mencalonkan diri dari partai Perindo Dapil Maluku. Artinya, sudah migrasi, pindah partai dari Golkar, tapi kemudian dipaksakan Airlangga masuk ke dalam munas,” kata kader Golkar lainnya, Edi Lanitaman.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar jika menjelang munas, suhu di internal partai menigkat. Kendati demikian, ia meyakini bahwa munas kali ini tidak akan berujung perpecahan.

"Saya yakin enggak ada (perpecahan, karena suasananya berbeda di sini," kata Agung kepada Republika, Selasa (26/11).

Menurut dia, suasana munas kali ini berbeda dengan munas pada 2014 lalu. Pasalnya, baik kubu calon ketua umum Airlangga Hartarto maupun kubu Bambang Soesatyo sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada dukungan-dukungan presiden, semua pihak yang ada adalah mendukung Pak Jokowi," ucapnya.

Kemudian, munas kali ini terbuka untuk semua kandidat. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun kandidat yang diistimewakan.

"Materinya dibahas bersama oleh steering committee, dibahas bersama tanpa melihat kubu, tanpa melihat tim sukses. Sesuai bidangnya dia menguasai, dia mengerti, masalah kaderisasi bagaimana sebaiknya konsolidasi organisasi," ujarnya.

Oleh karena itu, ia membantah bahwa munas kali ini tidak sesuai AD/ART. Ia pun mempertanyakan adanya tudingan bahwa munas yang akan digelar 3-6 Desember 2019 melanggar AD/ART.

"Apanya yang dilanggar? Waktunya sesuai bulan Desember tahun 2019," ungkapnya.

Agung Laksono juga merespons terkait rencana kubu Bamsoet yang mengancam akan membentuk munas tandingan.

"Enggak ada alasan untuk membuat munas tandingan," kata Agung.

Agung menilai niatan seperti itu hanya akan membuat perpecahan dalam partai. Ia memastikan yang telah dilakukan selama ini sudah cukup maksimal.

"Tidak semua orang masuk dalam munas karena yang diundang saja cukup banyak, tiap provinsi ada, tiap kabupaten ada, di situ tidak lihat ini dukung A, itu dukung B," ujarnya.

Selain DPD tingkat I dan II, organisasi sayap Partai Golkar juga akan diundang seperti misalnya Kosgoro 57, SOKSI, MKGR. Menurut dia, munas kali ini lebih baik ketimbang munas 2014 lalu.

"Kalau sekarang terbuka. Bamsoet boleh, saya dengar ada suara namanya pak Ridwan Hisjam, tidak dilarang masuk," tuturnya.

Klaim Bamsoet

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo telah menyatakan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Salah satu alasannya maju adalah gagalnya Airlangga Hartarto melakukan rekonsiliasi terhadap kader-kader yang berafiliasi kepada ketua MPR itu.

Ia menjelaskan, Airlangga gagal menjalankan komitmen dalam menentukan sosok yang akan mengisi kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Salah satunya saat menggeser bendahara umum Partai Golkar, Robert Kardinal dari kursi pimpinan Komisi IV.

"Saya menyatakan maju agar kawan-kawan saya yang terzalimi ini bisa dikembalikan lagi ke tempatnya," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut dia, jika memang Airlangga berniat untuk memajukan Partai Golkar, sudah seharusnya ia menjalankan komitmen tersebut. Sebab dengan dilanggarnya komitmen itu, banyak kader partai berlambang pohon beringin itu tak puas dengan kepemimpinan Airlangga.

"Intinya kalau kita memiliki semangat rekonsiliasi, ya marilah kita urun rembuk, saling berangkulan. Kita besarkan partai yang sama-sama kita berada di dalamnya," ujar. Bamsoet.

Terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Viktus Murin yang mengajak barisan pendukung Bamsoet menggelar munas tandingan, ketua MPR itu mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun, Bamsoet mengklaim bahwa munas tandingan dapat terjadi. Jika ada pihak yang menyumbat proses demokrasi dalam memilih orang nomor satu di Partai Golkar.

"Munas tandingan itu ada. Kalau saluran demokrasinya tersumbat, dipaksakan, seperti halnya yang lalu-lalu. Tapi, kalau munasnya berlangsung demokratis, tidak ada alasan membuat munas tandingan," ujar Bamsoet.