REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengakui adanya indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Waterpauw berjanji akan mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana desa.

“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa,” kata Waterpauw di Jayapura, Selasa (26/11).

Menurutnya, dana desa yang dialokasikan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa atau kampung. Sehingga, tidak tepat bila dana tersebut digunakan membantu KKB apa pun alasannya.

Waterpauw menegaskan, bila hal ini tidak diindahkan maka pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Namun, Waterpauw tak mau memerinci lebih lanjut tentang kampung yang menggunakan dananya untuk membantu KKB.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw (kiri) menyalami anggota TNI di sela-sela upacara apel gabungan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (14/10/2019).

Ketika ditanya tentang situasi Kamtibmas menjelang 1 Desember yang diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), salah satu organisasi yang berjuang membebaskan Papua dari NKRI, Kapolda Papua menegaskan saat ini situasi relatif kondusif. Aparat keamanan masih terus melakukan cipta kondisi di seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk melakukan razia atau sweeping.

Selain itu juga dilakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga nantinya masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu yang sengaja disebar kelompok yang tidak bertanggung jawab. “Mari kita sama-sama menjaga keamanan di Papua agar tetap terjaga,” ajak Kapolda Waterpauw.

Sebelumnya, Waterpauw juga mengimbau kepada aparat desa (kampung) di Papua agar tidak memberikan bantuan atau dukungan pendanaan kepada KKB. Saat ini, diketahui beredar surat dari KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung untuk meminta dukungan pendanaan.

"Saya mengingatkan para kepala kampung agar jangan memberikan anggaran atau dana sedikitpun kepada kelompok-kelompok ini, apa pun alasannya. Kami akan tindak tegas," ancam Waterpauw.

Polda Papua pada Selasa menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Tanah Papua. Pertemuan yang dipimpin Kapolda Papua dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Sekda Papua Heri Dosinaen dan sejumlah pejabat berlangsung di salah satu hotel di kawasan Kotaraja, Jayapura.

Dalam berbagai insiden di Papua terungkap 44 warga sipil meninggal yang tersebar di Wamena, Deiyai dan Jayapura. Dua anggota TNI meninggal, sedangkan yang luka tercatat 146 warga sipil 18 anggota TNI-Polri.

Dalam insiden juga terjadi pembakaran dan perusakan ratusan bangunan dan kendaraan baik roda empat serta roda dua. Waterpauw mengatakan, para pelaku kerusuhan saat ini sudah diproses hukum karena apa yang mereka lakukan sudah menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Sedangkan kasus rasisme yang terjadi di Surabaya hingga menyebabkan ribuan warga mahasiswa asal Papua pulang kini ditangani Powiltabes Surabaya. Tercatat tiga orang sudah dijadikan tersangka dan ditahan.

“Karena itu pihaknya berharap para tokoh masyarakat yang hadir harus memberitahu ke warga lainnya agar mereka tahu awal insiden yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu,” harap Waterpauw.

Kapolda menjelaskan, penangkapan gembong KKB Sinak, Iris Murib di Kali Pindah-pindah, Distrik Iwaka, Mimika pada Kamis (21/11) terkait erat dengan rencana kelompok separatis papua untuk melakukan aksi teror penembakan pada 1 Desember mendatang. Iris Murib selama beberapa waktu terakhir berada di sekitaran Timika untuk mencari amunisi dan berbagai perlengkapan lain untuk kepentingan melakukan teror dan bergabung dengan kelompok lain yang sementara dalam perjalanan dari berbagai wilayah melintasi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Dana Desa Naik

Ikuti Whatsapp Channel Republika