Saran Moeldoko untuk Rizieq Shihab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyarankan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab agar berkomunikasi dengan kedutaan Indonesia di Arab Saudi terkait masalah kepulangannya ke Indonesia. Moeldoko yakin, jika masalah tersebut disampaikan kepada pihak kedutaan, maka akan dibantu penyelesaiannya.

“Tapi bagi teman-teman kita di luar negeri berkomunikasi ketika ada masalah dengan kedutaan, pasti kedutaan akan mengatasinya dengan baik,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/11).

Baca Juga

Moeldoko mengatakan, kedutaan Indonesia di Arab Saudi akan menerima berbagi persoalan yang dialami WNI di luar negeri. Karena itu, kata dia, komunikasi dengan pihak kedutaan akan membantu permasalahan yang dialami oleh Rizieq.

Moeldoko menilai, Rizieq selama ini hanya mengeluhkan masalah terkait kepulangannya melalui media sosial. Ia tak pernah berkomunikasi dengan pihak kedutaan terkait hal ini. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan, pemerintah tak lepas tangan terhadap masalah yang dialami oleh Rizieq.

“Selama ini pak Rizieq itu tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, sudah cek. Tadi pak Mahfud mengatakan seperti itu, enggak pernah koordinasi ke kedutaan. Hanya di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik, mungkin,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan pemerintah tak melakukan pencekalan terhadap Rizieq. Ia juga telah mengecek informasi tersebut ke berbagai instansi terkait seperti dirjen Imigrasi, Menlu, dan juga Menko Polhukam.

“Pak Rizieq sering mengatakan, dicekal, gitu loh. Saya sudah cek ke mana-mana, enggak ada pencekalan itu. Saya sudah cek ke dirjen Imigrasi, enggak ada pencekalan, dan enggak boleh, sesuai undang-undang kan enggak boleh orang Indonesia dicekal sendiri,” ujarnya.

Karena itu, Moeldoko meminta Rizieq agar tak mengembangkan adanya isu pencekalan yang tak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. “Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal ya silakan aja,” ucapnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengaku tak mengetahui mengenai proses negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan otoritas Arab Saudi. Menurutnya, negosiasi tersebut tak perlu dilakukan karena tak ada permasalahan pencekalan seperti yang ditudingkan.

“Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih apa yang dinegosiasikan? Wong secara, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu,” kata mantan Panglima TNI itu.

Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronny Sompie (tengah) didampingi Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Sandi Andaryadi (kiri) dan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando memberikan keterangan pers terkait surat pencekalan Rizieq Shihab di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, mengungkapkan, status Rizieq tengah dinegosiasikan oleh pejabat tinggi Indonesia-Arab Saudi. Ia mengaku tak bisa membicarakan status Rizieq lebih jauh karena proses tersebut tengah berjalan.

"Masalah ini sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh otoritas/pejabat tinggi kedua negara dan kami berharap ini segera bisa diselesaikan," jelas Essam usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Essam mengaku tak dapat berbicara lebih banyak tentang hal tersebut, termasuk benar-tidaknya ada pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap HRS. Kini, proses negosiasi tengah dilaksanakan secara mendalam oleh kedua belah negara.

"Saya tidak bisa bicara apa pun karena ini sedang dinegosiasikan secara mendalam oleh kedua otoritas, antara Arab Saudi dan Indonesia. Untuk sementara waktu ini kami sedang menegosiasikannya," katanya.

Essam mengatakan, dalam pertemuan dengan Mahfud MD, ia tidak membahas mengenai HRS. Hal yang keduanya bahas, yakni tentang hubungan kerja sama antara Arab Saudi dengan Indonesia, baik yang sudah terjalin maupun yang akan datang.

"Seperti hubungan kerja sama Islam, seperti konferensi tahunan Islam di Jakarta dan Arab Saudi dan juga kita mendiskusikan mengenai membawa ulama Saudi mengunjungi Jakarta dan berkeliling ke berbagai kota di Indonesia," jelas dia.

Mahfud MD menyatakan, proses negosiasi terkait status HRS itu tidak dilakukan olehnya. Ia mengaku hanya berbicara mengenai kerja sama jangka panjang untuk melawan terorisme dan membangun Islam yang damai dan terbuka terhadap semua perbedaan dengan perwakilan dari negara Timur Tengah itu.

"Membangun Islam wasatiah, Islam yang damai dan terbuka terhadap semua perbedaan, berlaku adil terhadap orang lain, dan harus diberlakukan adil juga," ungkap Mahfud.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis menyatakan, pihaknya belum bisa memulangkan HRS. Sebab, hal tersebut masih dipersulit oleh Pemerintah Indonesia.

"Negara harus membuat pernyataan resmi, bahwa ada WNI yang bermasalah di luar negeri," ujar dia ketika ditemui Republika, Senin (11/11).

Dia melanjutkan, pihaknya juga belum ada rencana untuk menemui otoritas tertentu. Pasalnya, permasalahan yang ada belum jelas arahnya.

Namun demikian, walaupun pemulangan HRS belum bisa terlaksana karena kendala dari pemerintah Indonesia, ia meminta, setidaknya ada pengakuan dari negara bahwa ada masalah terkait pemulangan tersebut. "Kita minta persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu, dan penting dicatat, masalah ini bukan berasal dari HRS," Kata dia.

Menurut Sobri, 20 Juli 2018 menjadi batas akhir HRS tinggal di Arab Saudi. Di mana sebelum tenggak waktu tersebut, HRS melakukan tiga kali percobaan untuk pergi, dengan waktu yang berdekatan.

"Pertama, 8 Juli 2018, namun gagal karena dicekal. Kedua tanggal 12 dan ketiga 19 Juli 2018."