REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, menurutnya, apabila hal tersebut terwujud justru akan membuat kinerja presiden menjadi tidak bagus.
“Penambahan masa jabatan presiden itu wacana yang menurut saya tidak produktif dan tidak bagus ya, kalau menurut saya tetap saja (lima tahun),” ujar Djarot usai menghadiri acara di BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Ketua DPP PDIP ini menyatakan partainya telah menyepakati hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019 soal amandemen UUD 1945. Amandemen hanya dilakukan terbatas untuk mengkaji menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Amandemen terbatas itu hanya sebatas untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara, tidak melebar kemana-mana,” terangnya
Djarot mengaku dirinya ditugasi sebagai ketua Badan Pengkajian MPR salah satunya untuk mendalami hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019. “Bayangan kita bagaimana Indonesia sampai 100 tahun ke depan, semacam kita bikin road map Indonesia dalam 100 tahun ke depan akan seperti apa,” terangnya.
Djarot mengaku sempat ada yang menanyakan apakah negara lain juga melakukan hal tersebut. Menurut Djarot, Singapura dan Cina telah memulai lebih dulu.
“Saya ditanya apakah negara lain sudah ada yang punya? Setahu saya, Singapura dan Cina punya (road map), (termasuk) tata geografis geopolitik, harus dihitung semuanya sehingga bisa memperhitungkan Indonesia 100 tahun kedepan seperti apa,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika