REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Pengurus Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Robikin Emhas adalah salah satu Staf Khusus yang ditunjuk Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin pada Senin (25/11). Ia sudah mulai bertugas sejak awal pekan ini.
"Mulai bertugas dari sekarang," kata Juru bicara Wapres RI, Masduki Baidlowi di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Masduki mengatakan, telah disepakati pada setiap Selasa siang akan ada rapat koordinasi dan pembahasan isu strategis. Rapat itu melibatkan delapan staf khusus termasuk KH Robikin.
Sosok KH Robikin dikenal sebagai salah satu Ketua PBNU yang cukup dekat dengan Wapres Ma'ruf Amin.
Juru bicara Wapres, Marsudi Syuhud mengatakan jika sejak masuk dalam organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), karir Robikin diketahui cukup baik. "Setau saya dia dari PMII berkiprah sampai tingkat nasional sampai kemudian ditarik PBNU," ujar Marsudi di Jakarta, Senin.
Marsudi tidak bisa memberi tahu secara gamblang rekam jejak Robikin, namun yang dia bisa sampaikan adalah Robikin memiliki latar belakang pendidikan hukum. "Beliau lulusan hukum," ujar Marsudi.
Mengutip dari situs NU, Robikin diketahui sempat tercatat menjadi Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PMII pada masa Orde Baru.
Di dalam situs tersebut, Robikin mengemukakan tentang tantangan PMII pada saat dirinya aktif di PMII di masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto itu.
Robikin mengatakan saat masa itu PMII termarjinalkan sehingga ia harus berupaya untuk membuat PMII tegak berdiri dengan tenaga sendiri. Pasalnya, PMII tidak mendapat fasilitas anggaran dari negara.
Bahkan, di dalam menyampaikan pandangan pun, PMII mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah. Namun, kata Robikin, hal itu menjadi tantangan bagi PMII bagaimana mempunyai kesanggupan berdiri di kaki sendiri atau menjadi mandiri.
Karena dianggap cukup eksis di PMII, Alumni Pesantren Miftahul Huda Gading, Malang, Jawa Timur itu akhirnya ditarik oleh PBNU. "Di PBNU beliau kreatif menjaga eksistensi dirinya menjadi tokoh nasional menjaga kapabilitasnya sebagai ahli hukum," kata Jubir Wapres, KH Marsudi Syuhud.
Meskipun PMII pernah menyatakan independen tehadap NU, tetapi pada hakikatnya landasan ideologi ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) yang diusung PMII masih selaras dengan landasan ideologi NU.
Itu sebabnya, saat itu Robikin dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan Pengurus Besar salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu.
Di PBNU, ia menjabat Ketua bidang Hukum, HAM, dan Perundang- undangan "Sampai sekarang, ia salah satu Ketua PBNU yang termasuk aktif yang bisa menjawab persoalan kebangsaan," kata Marsudi.
Robikin Emhasjuga dikenal tokoh yang kritis. Dalam pernyataannya pada 19 Oktober 2019 lalu kepada Antara,Robikin mengingatkan membangun Indonesia dengan visi membangun sumber daya manusia.
Menurut dia, Indonesia harus segera memanfaatkan bonus demografi. SDM yang unggul adalah modal utama bagi pembangunan.
Pembangunan SDM berlandaskan usia produktif tersebut harus diarahkan untuk menghadirkan keunggulan-keunggulan, menciptakan inovasi-inovasi yang berdaya saing yang bisa menyelesaikan tantangan kemiskinan, disparitas dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika