REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, meski Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum bekerja secara optimal, tetapi negara membutuhkannya sebagai upaya pencegahan terorisme. Terorisme merupakan isu yang harus ditangani secara serius oleh lembaga.
"Bahwa BNPT belum sepenuhnya optimal, iya, tapi memang jangan karena mereka tidak optimal kemudian mereka dibubarkan. Lha wong ada saja ya masih begini apalagi kalau itu dibubarkan," ujar Halili kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Ahad (24/11).
Ia menuturkan, setidaknya ada tiga hal alasan BNPT dibutuhkan negara. Pertama, BNPT dapat menunjukkan pemerintah serius terhadap isu terorisme dan radikalisme, sehingga jangan sampai tidak ada simbol bahwa pemerintah melawan aksi terorisme tersebut.
Kedua, lanjut Halili, aksi terorisme sudah melembaga, maka negara harus mempunyai lembaga khusus yang secara simultan dan reguler untuk menangani isu terorisme. Ketiga, BNPT menjadi penggerak partisipasi publik untuk mencegah terorisme dan radikalisme.
"Jadi BNPT itu menurut saya penting, untuk berperan dalamm mobilisasi partisipasi publik, untuk penegahan terorisme itu, kalau tidak ada BNPT ya siapa yang akan memobilisasi partisipasi publik," kata dia.
Namun, Halili pun tak menampik penilaian kinerja BNPT yang belum optimal dan ideal. Menurutnya, BNPT seharusnya memperbanyak aktivitas upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di kehidupan masyarakat.
Terutama, jelas Halili, pencegahan penyebaran radikalisme dan aksi terorisme dalam tataran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lembaga pendidikan. Sebab, BNPT merupakan badan negara yang seharusnya terlebih dahulu bisa mencegah radikalisme dan terorisme secara optimal di lingkungan pemerintahan.
Halili juga meminta BNPT lebih menggencarkan sosialisasi di kampus-kampus untuk upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Menurut dia, aktor-aktor pemerintahan hingga ke tingkat daerah dan lingkungan pendidikan merupakan elemen yang strategis dan kritis untuk penanggulangan terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika