REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperoleh bantuan keuangan Rp 15 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membangun alun-alun Kota Bogor. Pembangunan tersebut, rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan Detail Engineering Design (DED) alun-alun telah dikerjakan oleh Pemrov Jabar. Dia mengatakan, Pemkot Bogor akan mengerjakan desain alun-alun sesuai dengan DED Pemprov Jabar.
"Proyek pengerjaan DED yang dilaksanakan Pemprov Jabar sudah mengakomodir seluruh masukan dari pada pemangku kepentingan Kota Bogor," ujar Dedie di Balai Kota Bogor, Jumat (22/11).
Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor berkeinginan untuk mengintegrasikan alun-alun dengan Masjid Agung Kota Bogor dan Stasiun Kereta Api Kota. Berdasarkan rencana, alun-alun akan dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare yang berada di Jalan Kapten Muslihat, Jalan Nyi Raja Permas, hingga Jalan Dewi Sartika.
"Kita berkeinginan mengintegrasikan dengan Stasiun Bogor dengan Masjid Agung Bogor yang didalamnya akan dibangun beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh warga, untuk olahraga hingga rekreasi," katanya.
Dia berharap, fasilitas yang akan dibangun dapat memenuhi persyaratan kelengkapan perizinan. Sehingga, alun-alun dapat berstatus ramah anak sesuai dengan keinginan Pemkot Bogor.
Dia menjelaskan, pengerjaan akan segera dimulai pada awal Januari 2020. Pengerjaan, kata Dedie, akan diawali dengan pembongkaran sejumlah bangunan di bekas lahan Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani itu.
"Mulai dari penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima), pemulihan saluran air, pembongkaran itu menjadi satu paket," ungkapnya.
Dia mengatakan, penertiban akan dimulai pada bulan Desember 2019. Dedie menyatakan, telah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada PKL. Pihaknya telah menyiapkan relokasi tempat bagi PKL di area tersebut.
"Kita sudah tawarkan mereka (PKL) untuk masuk ke dalam pasar ya. Sudah melalui proses KUR, sebagian sudah ke Pasar Merdeka dan sebagian diarahkan ke Nyi Raja Permas," ujarnya.
Selain itu, Dedie menjelaskan, permasalahan yang tak kalah krusial yakni nama untuk alun-alun tersebut. Sebab, ditingkat provinsi nama alun-alun disebut alun-alun Dewi Sartika.
"Dari provinsi ada proyek namanya alun-alun Dewi Sartika, itu bukan dari kita," ungkapnya.
Padahal, Dedie menyatakan, pihaknya telah mengantongi usulan nama dari tokoh masyarakat Kota Bogor. Dia menyebut, terdapat tiga usulan nama yang telah dikantongi oleh Pemkot Bogor.
"Ada alun-alun Kapten Muslihat, ada alun-alun Kota Bogor dan ada lagi satu alun-alun Tajur Ageng atau alun-alun Pakuan. Jadi ada sejumlah alternatif nama yang diajukan," katanya.
Dedie menegaskan,nama alun-alun harus segera diputuskan maksimal dalam waktu satu minggu. Sebab, usul tersebut akan segera masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) di tingkat Provinsi Jawa Barat.
"Kan harus jelas nama proyeknya. Minggu depan harus sudah selesai," jelasnya.
Disinggung Terkait akan dibangunnya basemant, Dedie menyatakan, alun-alun akan mengusung konsep ruang terbuka hijau. Sehingga, dia menegaskan, basemant tidak akan dibangun di alun-alun tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
