Jokowi ke Prabowo Soal Alutsista: Jangan Orientasinya Proyek

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Ronggo Astungkoro

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyusunan proyek terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas terkait kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).

Baca Juga

"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekedar proyek, sudah setop yang seperti itu," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, sebagai negara yang besar, pemerintah harus memperkuat pertahanan dengan alutsista yang modern yang berstandar pada kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri. Karena itu, Presiden meminta agar Menteri Pertahanan menyusun roadmap yang jelas terkait pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu hingga hilir.

Selain itu, pengembangan industri alat pertahanan juga perlu melibatkan baik BUMN maupun swasta. Dengan demikian, Jokowi berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri. Selain itu, Presiden juga meminta agar dilakukan alih tehnologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerjasama dengan negara lain.

"Kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan kita betul-betul diperkuat. Tapi orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alusista yang dikerjasamakan," ungkapnya.

Presiden berpesan, agar kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata ini memperhitungkan perubahan teknologi persenjataan yang sangat cepat. Sebab dapat berpengaruh terhadap corak peperangan pada masa mendatang.

"Jangan sampai pengadaan alusista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," ucap Jokowi.

Prajurit TNI dengan alutsista melakukan defile dalam Gladi Bersih HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Kamis (3/10/2019).

Prabowo memastikan anggaran yang akan digunakan di kementeriannya untuk belanja alutsista tak akan bocor dan menyimpang. Ia mengaku, akan terus menjaga anggaran-anggaran tersebut sehingga tidak menggelembung dan merugikan rakyat.

"Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak. Jadi itu terus menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up-mark up yang tidak masuk akal sedang kita berusaha," kata Prabowo di Kompleks Istana Jakarta, Jumat (22/11).

Dalam rapat terbatas terkait kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden sore ini, Presiden Jokowi meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyusunan proyek terkait pengadaan alutsista.

"Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut akan melihat kembali proyek-proyek pengadaan alutsista sesuai dengan kebutuhan. Ia juga akan memastikan proyek pengadaan alutsista yang dilakukan harus tepat teknologi. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pengadaan alutsista di Kemenhan nanti.

"Mau tau aja. Kalau pertahanan jangan terbuka semua," tambahnya.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Menhan telah menyisir belanja alutsista yang berorientasi pada proyek. Menurutnya, Prabowo Subianto tidak akan main-main soal urusan belanja alutsista.

"Selama satu bulan beliau duduk sebagai Menhan, perintah Pak Joko Widodo itulah yang beliau kerjakan, Pak Prabowo fokus pada memastikan alutsista yang dibeli adalah alutsista yang memiliki kebermamfaatan tinggi," ujar Dahnil melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/11).

Ia mengatakan, itu dilakukan untuk memastikan pertahanan Indonesia kuat sebagai negara dan bangsa. Menurut Dahnil, Prabowo telah menyisir belanja-belanja alutsista yang dianggap berorientasi pada proyek.

"Seperti apa yang telah disampaikan Pak Presiden, Menhan tidak akan main-main dengan belanja alutsista karena terkait dengan kedaulatan Indonesia," katanya.