REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berencana akan membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, rencana pembubaran tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin mempermudah masuknya investasi.
"Intinya Presiden kemarin sangat jelas, jangan aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi," ujar Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (22/11).
Menurut Moeldoko, Presiden justru ingin agar aparat memberikan dukungan dan pengawalan terhadap masuknya investasi ke berbagai daerah. Ia tak ingin aparat penegak hukum justru mempersulit jalannya investasi di dalam negeri.
"Jangan sampai kehadiran aparat justru makin bikin ruwet. Ini kira-kira evaluasi seperti itu yang dilakukan. Sehingga ke depan nanti harapannya semua aparat penegak hukum justru ikut mengawal jalannya investasi. Jangan menjadi faktor penghambat," ucapnya.
Moeldoko mengatakan, meskipun TP4 dibubarkan, namun kepolisian dan kejaksaan dapat menjalankan tugasnya melakukan pengawalan. Aparat kepolisian, kata dia, bisa menjembatani dan menghubungkan antara pemerintah daerah dengan investor.
"Kalau aparat kepolisian dan kejaksaan melihat bahwa ini seharusnya mudah, ini harus dijalankan pemerintah daerah, tapi kenapa pemerintah daerah membikin ribet dst, di situ lah fungsi-fungsi aparat bisa menjembatani," kata dia.
Sebelumnya, Kemenkopolhukam dan Kejaksaan Agung telah sepakat untuk membubarkan TP4. Menurut Mahfud, TP4 saat ini digunakan untuk mendampingi pemerintah daerah dalam membuat program kerja daerah agar terhindar dari korupsi.
Namun, TP4 ini juga disebutnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ia menyebut banyak oknum yang mengambil keuntungan di TP4.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
