REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melawan praktik Pengijon atau tengkulak yang disebut banyak merugikan para petani di wilayahnya. Adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agrobisnis yang rencananya akan terealisasi pada 2020 mendatang, disebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjauhkan petani dari praktik yang sebenarnya menyulitkan petani sendiri ini.
Praktik Ijon dan transaksi dengan tengkulak ini memang dikeluhkan oleh petani di Banten. Karena sistem ini, petani justru mengalami kerugian atas hasil taninya.
Salah seorang petani di Wanassalam, Lebak, Sudirman, menyebut bahwa praktik ini sebetulnya telah disadari akan membuat petani merugi. Namun, karena kebutuhan yang mendesak dan ketiadaan dana, banyak petani yang harus melakukan transaksi dengan model ini.
"Kalau di sini pinjam tengkulak, satu kwintal pupuk dibayar dengan dua kwintal gabah. Padahal kan satu kwintal pupuk cuma Rp 225 ribu, tapi harus mengembalikannya dengan satu setengah kwintal gabah kering yang satu kwintalnya aja harganya Rp 400 ribu, jadi total pengembaliannya Rp 600 ribu. Berkali lipat kan," terang Sudirman, Kamis (21/11).
Pria yang akrab dipanggil Dirman ini juga menyebut bahwa dari hasil pertanian sebenarnya, para petani tidak mendapat banyak keuntungan dengan beberapa kali ancaman harga gabah yang anjlok. "Pernah kejadian sampai Rp 300 ribu per kwintal sesangkan biaya pengolahan melebihi itu. Pkalau di sini kan suah harus bayar sewa Rp 800 ribu per kotak, ada biaya panen, ada biaya angkut belum lagi kalau ada hama. Kalau standarnya kan satu kwintalnya sekitar Rp 400 ribu kalau mau untung," jelasnya.
Dirman yang merupakan Ketua Kelompok Tani Wanassalam, Lebak juga menyebut bahwa dirinya kerap kali memberi arahan anggotanya untuk menghindari transaksi Ijon atau dengan tengkulak.
Namun alasan tetap terjeratnya petani pada para tengkulak ini lantaran juga untuk menghindari pinjaman uang ke rentenir. Bunga yang besar jika mengambil jasa rentenir dikatakannya lebih besar mudharatnya. "Kalau ke rentenir itu bunganya bisa ber anak-cucu. Bunganya bisa jadi pinjaman pokok juga besarnya," terangnya.
Dirman berharap ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk membantu kehidupan petani saat ini. Adanya program-program Pemprov maupun Pemkab bagi kesejahteraan petani diharapnya bisa segera direalisasikan.
"Harapannya ada kemudahan-kemudahan. Misal untuk meminjam ke bank untuk modal diberi subsidi, atau ada resi gudang petani yang bisa menyimpan hasil tani saat harganya anjlok," jelasnya.
Atas permasalahan ini, Gubernur Banten Whidin Halim mengaku bahwa salah satu tujuan dari BUMD ini adalah sebagai intervensi pihaknya dalam rangka menyejahterakan masyarakat petani. Salah satu upayanya adalah dengan menekan permasalahan yang menjadi kendala di sektor pertanian seperti Ijon atau tengkulak hingga rentenir.
"Kita bermaksud ingin mengintervensi peran-peran dari pengijon atau tengkulak yang saat ini sudah masuk ke tengah kehidupan masyarakat bawah. Itu kita mau lawan. Dengan adanya perusahaan ini harapannya bisa membantu masyarakat terkait kredit. KUR ini kan sekarang turun, sementara masyarakat masih tergantung dari Ijon dari luar," jelas Gubernur Banten Wahidin Halim.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauchid mengatakan permasalahan tengkulak dan pengijon ini memang menyulitkan masyarakat. Namun, ia mengklaim jumlah kasusnya belum signifikan
"Tengkulak dan ijon ini ada tapi kasusnya tidak dalam kondisi ekstrem. Hanya ada di spot-spot tertentu. Memang merugikan, seperti kemarin ketika panen raya manggis. Itu sampai ekspor ke cina sebenarnya dan harganya juga sedang bagus. Tapi karena ada praktek seperti ini jadi petani tidak merasakan hasilnya," jelasnya.
Dengan adanya BUMD ini nantinya masalah kesejahteraan akan semakin meningkat. Praktik tengkulak memang disebutnya sukit untuk dibilangkan karena ada masyarakat yang memang butuh jasanya, namun dengan intervensi Pemprov ini diharapkan bisa menekan angka kasus kerugian petani.
"Tengkulak atau ijon ini seperti kasus kemiskinan, tidak bisa dihilangkan, karena yang menerima jasa mereka juga butuh. Yang ada saat ini, kita tekan angkanya. Harapannya kesejahteraan masyarakat bisa semakin membaik," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
