REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Tim Sukses Calon Ketua Umum (Timses Caketum) Golkar kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ahmadi Noor Supit mengaku masih membuka pintu negosiasi. Dia mengatakan, hal itu dilakukan mengingat partai berlogo pohon beringin itu merupakan partai politik yang menjunjung tinggi demokrasi.
"Tentu kalau ada pihak-pihak yang ingin berkomunikasi, berunding dan segala macem itu sah. Kami mempersilahkan itu dan kami tidak anti," kata Ahmadi Noor Supit di Jakarta, Rabu (20/11).
Dia mengatakan bahwa pintu komunikasi masih dibuka menyusul sejumlah kesepakatan yang dilanggar kubu Airlangga Hartanto. Hal tersebut, dia melanjutkan, lantas membuat Bamsoet kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan tertinggi partai menyaingi Airlangga.
Dia mengatakan, komunikasi dan negosiasi masih terbuka menyusul keinginan agar tidak ada perpecahan dalam tubuh partai Golkar. Sambung dia, kedua kubu harus mengungkapkan opsi masing-masing dan menjaga komitmen tersebut setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) agar stakeholder di partai Golkar tetap bersatu.
Dia memastikan bahwa Bamsoet akan kembali maju sebagai caketum Golkar dalam Munas nanti. Ahmadi bahkan optimis jika mereka tidak melihat peluang kekalahan kubu Wakil Kordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu dari kubu Airlangga Hartanto.
Dia mengatakan, Bamsoet pasti mengalahkan Airlangga jika proses pemilihan dilakukan secara jujur dan adil. Kendati, dia mengungkapkan, untuk saat ini kubu Bamsoet masih belum memiliki rencana lebih lanjut untuk mengagendakan deklarasi mantan bendahara umum Golkar itu sebagai saingan Airlangga.
"Tapi bisa saja kemudian kesimpulannya tidak untuk sepakat, kan gitu. Musyawarah digelar untuk sepakat tapi kesimpulan nggak sepakat, artinya voting, kan bisa. Tapi lakukan secara terbuka," katanya
Seperti diketahui, Munas Golkar rencananya akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 Desember nanti. Dalam kesempatan itu, partai orde baru tersebut akan memilih ketua umum. Sejauh ini ada dua calon kuat yaitu Bamsoet dan Airlangga Hartanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika