REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memperkuat empat tugas fungsi dalam pilkada serentak di 8 kota/kabupaten di Jawa Barat. Empat fungsi tersebut yakni fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu.
Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, saat ini Bawaslu memulai tahapan pengawasan pilkada serentak di Jawa Barat, khususnya untuk wilayah yang akan menggelar pilkada serentak 2020.
Delapan kota/kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak ini yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang.
“Saat ini kami meluncurkan dimulainya tahapan pengawasan oleh Bawaslu Jabar bersama delapan bawaslu yang menggelar pilkada serentak di Jawa Barat pada 2020. Langkah ini sebagai penanda tahapan pilkada 2020 sudah dimulai,” ujar Abdullah seusai menghadiri peluncuran pengawasan pilkada serentak di Jawa Barat, Rabu petang (20/11).
Abdullah mengatakan, di kalangan internal Bawaslu, pihaknya memperkuat tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Dari segi eksternal, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini.
Pilkada 2020 ini, merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat.
“Tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya,” katanya.
Namun, Abdullah mengakui dalam proses tersebut ada beberapa persoalan yang muncul. Misalnya mengenai politik transaksional, politik uang, netralitas aparatur sipil negara, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu yang pada substansinya mencederai kualitas pelaksanaan pemilu.
Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat terus berupaya menjaga dan menghadirkan kualitas pilkada 2020 yang lebih berkualitas, demokratis, dan berintegritas. Yakni, dengan menggelar peluncuran pengawasan Pilkada sebagai upaya mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.
Saat ini, kata dia, Bawaslu Jawa Barat menyediakan kanal bernama Saluran Aspirasi Masyarakat (Salam) Awas di dalam laman Bawaslu Jawa Barat.
Kanal ini merupakan inisiatif Bawaslu Jawa Barat dalam menampung informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pelanggaran pemilu.
“Kanal ini sebagai wadah masyarakat memberikan informasi dugaan awal pelanggaran pemilu yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” katanya.
Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, peraturan pemilihan umum di Indonesia masih dalam proses pencarian yang lebih cocok. Jadi, setiap ada pesta demokrasi di Indonesia, peraturan pemilu sering berubah.
“Demokrasi kita ini kan masih muda, belum berabad-abad seperti di Amerika. Kita kan baru rezim otoriter 1998 baru sampai sekarang. Maka menemukan sistem yang ideal itu menurut saya masih dalam proses pencarian,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil menjelaskan, proses pencarian sistem pemilu ini ditandai dengan masih berubah-ubahnya peraturan penyelenggaraan pemilu. Pada saat pemilu 2019, digelar serentak tetapi memakan korban. Kemudian saat ini diwacanakan pada pemilu 2024 tidak akan serentak seperti sebelumnya.
“Itu menandakan bentuknya belum ketemu. Oleh karena itu, saya hanya berdoa apa pun yang disepakati (sistem pemilu selanjutnya), itu hasil sebuah riset yang betul-betul paling sedikit mudarat-nya," kata Emil seraya mengatakan kalau perfect (sempurna) memang susah, jadi yang sedikit mudarat-nya.
Saat ditanya, mengenai pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat, menurut Emil, berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilu 2019, Jawa Barat aman dan kondusif. Hal ini menandakan orang Jawa Barat senang pada demokrasi dan tingkat partisipasinya terus meningkat. N Arie Lukihardianti
Ikuti Whatsapp Channel Republika
