REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Kementeri Tenaga Kerja (Kemenaker), Rabu (20/11). Dalam kesempatan itu Komisi IX mencecar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah soal rencana pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay Partaonan mengkritisi banyaknya kartu yang dikeluarkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga menyoroti soal anggaran Rp 10 Triliun yang diperlukan dalam program Kartu Prakerja tersebut yang tidak mencantumkan anggaran untuk membuat kartu tersebut.
"Yang ada nanti ada sertifikatnya sekian, nanti pelatihannya biayanya sekian, sementara biaya operasionalnya nggak ada," kata Saleh.
Ia khawatir pencetakan kartu tersebut tidak akan efektif. Pasalnya kartu tersebut hanya untuk jangka pendek.
"Sayang kartunya, paling nanti dimuseumkan aja 'oh saya dulu pernah dapat kartu'," ucapnya.
Kemudian dia juga mengkritisi nama prakerja yang dipakai. Menurutnya istilah prakerja lebih tepat untuk orang-orang yang belum bekerja.
"Tapi ini program kalau kita lihat definisinya, Di sini disebut untuk pencari kerja. Itu betul prakerja, tapi ada pekerja buruh aktif, ini bukan prakerja, sudah aktif dia bekerja," tuturnya.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji mengaku bersyukur telah mendengar langsung penjelasan menaker soal program kartu prakerja. Pasalnya selama ini masyarakat mengetahui program itu untuk menggaji pengangguran.
"Ternyata isinya maksudnya adalah lebih kepada pelatihan ya, bukan jaminan untuk pengangguran. Saya rasa saya tidak setuju juga kalau pengangguran dijamin hidupnya selama negara kita belum mampu," ujarnya.
Ia menyarankan perlu ada pengubahan nama program agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kemudian dia juga menyoroti banyaknya jumlah pengangguran dari kalangan lulusan SMK. Menurutnya banyak SMK di Indonesia tidak memiliki mesin untuk praktek.
"Jadi anak SMK jurusan mesin yang banyak. Kalau pun ada mesin-mesin prakteknya kita jumpai itu mesin Kijang tahun 74 di era mobil sudah elektrik," kritiknya.
Pemerintah didesak untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK dengan menyediakan alat-alat praktek. Begitu juga dengan balai latihan kerja (BLK) yang ada di sejumlah daerah.
"Terang saja keterampilan kita nggak akan mengejar dengan era yang sekarang," ucapnya.
Kemudian anggota Komisi IX dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mempertanyakan rapat yang digelar hari ini jika yang mengerjakan bukan Kemenaker. Pasalnya program kartu prakerja tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, industri.
"Nanti peran Kemenaker dimana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," tanyanya.
Menurutnya kementerian yang lebih tepat menjadi leading sector adalah Kemenaker. Kemudian ia juga penting pemerintah melihat apakah kartu prakerja memiliki jangka panjang atau tidak.
"Kita harus belajar dari BPJS kesehatan," ucapnya.
Khususnya terkait data siapa yang berhak menerima. Jangan sampai kesemerawutan data di BPJS kembali terjadi di kartu prakerja.
Sebelumnya Ida mengatakan bahwa program kartu prakerja akan dirilis pada awal 2020. Kartu Prakerja tersebut nantinya akan menyasar dua juta penerima. Sementara alokasi anggaran untuk program tersebut sekitar Rp 10 Triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika