REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Ahmad Irawan menegaskan, keinginan aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) merupakan kesadaran dan keyakinan bersama untuk menang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Maka sejatinya aklamasi bukan keinginan pak Airlangga atau sebatas Manuver DPD I Partai Golkar.

"Hal tersebut kami perlu sampaikan dan tegaskan. Harapannya pihak di luar partai Golkar dapat menghormati. Sehingga ke depan tidak ada lagi pendapat-pendapat yang kesannya lebih tahu kondisi internal Partai Golkar," ujar Ketua PP AMPG saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).

Pernyataan itu disampaikan Irawan untuk menanggapi analisa dari pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago. Dalam analisanya, Pangi menyarankan agar DPD II Partai Golkar jangan terjebak manuver DPD I Partai Golkar yang menginginkankan aklamasi.

Menurut Irawan, Pangi juga menguraikan kekalahan Akbar Tandjung pada Munas Golkar oleh Jusuf Kalla karena  gerilyanya berhasil mendekati DPD II Partai Golkar. Selain itu, Pangi menyampaikan suara DPD II jangan mau diklaim, apalagi dibeli oleh DPD I.

Lanjut Irawan, memang terdapat fakta peristiwa politik Akbar Tandjung kalah dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar melawan Jusuf Kalla. Pihaknya juga melihat peristiwa politik tersebut telah selesai dan hal tersebut memberikan pembelajaran dan pendewasaan bagi Partai Golkar.

"Menjadikan peristiwa tersebut sebagai perbandingan pada saat ini tidaklah tepat dan tidak relevan," ucap Irawan.

Kemudian, kata Irawan, saat itu posisi Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden. Kebutuhan politik saat itu adalah menarik Golkar untuk menjadi tulang punggung pemerintahan. Saat ini di bawah Airlangga Hartarto Partai Golkar telah menjadi tulang punggung pemerintahan Jokowi. Saat ini Partai Golkar telah menjadi tulang punggung pemerintahan dan tidak akan kemana-mana;

"Variabel ini luput jadi bahan amatan Pangi sehungga memberikan kesan pendapatnya hanya ingin mempertentangkan dan mengganggu soliditas di antara kader Partai Golkar," ungkapnya.

Terakhir, Irawan menegaskan, tidak ada klaim atau jual beli dukungan pada pencalonan ketua umum Partai Golkar. DPD I dan DPD II Partai Golkar solid dan tidak berbeda serta memilki keyakinan dan kesadaran bersama pentingnya musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika