REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya sudah legawa dan menerima keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mengajak Demokrat dalam kabinet. AHY mengaku memahami situasi dan realitas politik saat ini tidak bisa digambarkan dengan sederhana.
“Tidak mudah membayangkannya, tapi saya dan Partai Demokrat sangat memahami situasi politik saat ini,” ujar dia ketika ditemui Republika, Selasa (19/11).
AHY mengaku Demokrat juga tidak mendapatkan jatah wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Namun, menurut dia, partai berlambang bintang mercy akan berpikir secara jernih menanggapi realitas politik tersebut.
Ketika ditanya terkait keputusan Jokowi, ia beranggapan bahwa seluruh jajaran Partai Demokrat menghargai langkah tersebut. Terlebih, pihaknya juga akan selalu menghormati hak prerogatif Presiden. “Karena prioritas kami saat ini akan kembali dekat, dan selamanya akan dekat dengan masyarakat,” kata dia.
Putra sulung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu beranggapan, dengan mendekati masyarakat di luar pemerintahan, pihaknya akan lebih mampu menangkap segala aspirasi dan permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, ia menambahkan, pihaknya tidak akan segan untuk melakukan kritik pada pemerintahan saat ini, jika hal tersebut memang dinilai perlu untuk membangun bangsa.
“Selagi kami berpikir jernih, semua aspirasi bisa dihimpun dan didiskusikan Bersama para pakar ataupun stakeholder lain. Sehingga ketika putusan mulai disuarakan di berbagai tingkatan, hal tersebut bsia menjadi solusi alternatif,” katanya.
Dia menuturkan, pihaknya akan memberikan kesempatan pada Jokowi sebagai Presiden untuk menjalankan pemerintahannya yang baru dibentuk. Menurut dia, pembentukan itu juga belum genap 100 hari masa kerja. “Artinya tidak fair kalau kita tidak memberikan penilaian-penilaian tertentu,” kata dia.
Demokrat berharap agar semua tokoh dalam kabinet, bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Dengan posisi saat ini, Demokrat akan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah karena berada di luar pemerintahan.
Artinya, Demokrat menegaskan tidak akan segan untuk melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, AHY mengingatkan agar seluruh kader Demokrat melontarkan kritik yang cerdas. Kritik yang bersifat konstruktif dan bertujuan untuk membangun bangsa.
“Bukankan itu yang harus terjadi dalam demokrasi?” ujarnya. Di sisi lain, AHY meyakinkan, jika ada kebijakan atau output dari pemerintahan, yang dinilai baik oleh pihaknya, maka Demokrat siap untuk mendukung secara penuh. “Kalau memang ada yang perlu kita dukung, kenapa tidak,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, pihaknya hanya mensyaratkan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf tetap menomorsatukan kepentingan rakyat. "Saya yakin Pak Jokowi punya konsep cinta dan pembangunan nasional, Demokrat siap membantu pemerintah jika pro-masyarakat,” ujar Ibas.
Partai Demokrat memiliki empat agenda utama selama menjalankan tugasnya di parlemen periode 2019-2024. Keempatnya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan, menyediakan lapangan pekerjaan, fokus memberantas kemiskinan, dan mendorong pembangunan. "Inilah yang diperlukan rakyat dan bangsa ini sekarang dan di masa masa yang akan datang," ujar putra bungsu presiden keenam RI SBY tersebut. N zainur mahsir ramadhan ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika