REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengaku prihatin dengan kondisi partai Golkar yang sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, 2014, dan 2019 suaranya menurun. Ia pun terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai Golkar di periode 2019-2024.
“Jadi, saya terpanggil menjadi calon ketua umum (caketum) di partai Golkar periode 2019-2024 karena saya terus terang prihatin atas kondisi partai golkar yang sejak pemilu 2009, 2014, 2019 suara nya terus menurun,” katanya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (17/11).
Suara yang terus menurun di partai Golkar ini disebabkan oleh paradigma baru partai golkar yang diputuskan di dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 1999 itu tidak diterapkan secara murni dan konsekuen. Hal ini terjadi setelah pengurusan Akbar Tanjung. Sehingga ada penyimpangan di paradigma tersebut.
Ridwan mencontohkan saat ini Partai Golkar langsung mengambil keputusan tanpa cek dan ricek. Kemudian, suara masyarakat diabaikan. Padahal, partai Golkar adalah partai yang demokratis.
Selain itu, Partai Golkar harus mandiri, tidak terganggu oleh kekuatan di luarnya seperti, lembaga, politik, pemerintah dan kelompok penekan.
Partai Golkar juga harus dikelola dengan manajemen modern. Manajemen modern dengan tahap-tahap pengambil keputusan yang sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD /ART).
Ridwan menambahkan pada 2004, partai Golkar bisa menjadi nomor satu mengalahkan partai-partai yang lain. Saat itu pimpinannya Akbar Tanjung dan Ridwan sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur.
“Semua saya analisa dengan pengalaman yang panjang. Saat pimpinannya Akbar Tanjung , saya sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Saya masuk partai Golkar sejak 1997. Dengan hal ini, saya akan mengembalikan paradigma baru tersebut dan mengutamakan suara rakyat. Sehingga partai Golkar dicintai oleh masyarakat,” kata dia.
Selain itu, nantinya jika ia menjadi ketua umum partai Golkar ia akan mengikuti era sekarang. Banyak suara milenial yang harus didengarkan dan dirangkul.
Sebelumnya diketahui, Wakil Korbid Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) secara demokratis dan terbuka. Namun dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART.
Menurut Ace, kepanitiaan Munas juga sudah mengakomodasi semua pihak berdasarkan hasil rapat pleno beberapa waktu lalu. Namun ia menegaskan bahwa masing-masing calon harus mendapatkan dukungan setidaknya 30 persen.
"Dimana calon Ketua Umum harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemegang suara. Ketentuan tersebut jelas tercantum dalam AD/ART," tegas Ace saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (17/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
