REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan untuk segera mengatur keberadaan skuter listrik. Hal tersebut penting sebelum bertambahnya korban pengguna skuter listrik.
"YLKI mendukung Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan mengatur hal itu. Kami mendesak Gubernur Anies Baswedan segera mengesahkan," kata Kepala YLKI Tulus Abadi melalui pesan tertulis yang diterima, Kamis, (14/11)
YLKI mengkritik pihak yang menyewakan skuter listrik atas kematian dua penggunanya akibat kecelakaan lalu lintas di depan pintu satu Gelora Bung Karno, Senayan, pada Sabtu dini hari. Tulus mengatakan, pihak yang menyewakan skuter listrik tidak memberikan edukasi atau petunjuk teknis yang baik kepada penyewa.
Dia mengatakan poin-poin penting yang perlu diatur secara ketat antara lain adalah perizinan, tarif, dan jaminan asuransi. Pihak YLKI juga meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek keselamatan kepada calon penggunanya.
"Belum ada atau tidak ada edukasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh, terutama terkait aspek keamanan. Karena itu, YLKI meminta penyewaan skuter listrik dihentikan sebelum aspek keamanan kepada calon pengguna diperbaiki," jelasnya.
Tulus mengatakan pihak yang menyewakan skuter listrik harus memastikan dan menjamin pengguna telah paham terkait rambu-rambu lalu lintas serta aspek keamanan dan keselamatan. Ditambah dari sisi infrastruktur, belum ada dukungan yang memadai untuk jalur skuter.
"Belum ada sosialisasi yang memadai kepada pengguna, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas. Bandingkan dengan pengguna sepeda di Belanda yang 40 persen telah mendapatkan edukasi sejak dini terkait aspek keselamatan dalam berlalu lintas menggunakan sepeda," katanya.
“Intinya keberadaan skuter listrik harus dikendalikan dengan kuat,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
