REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Ali Mansur, Mabruroh, Antara
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan masuk dalam salah satu perusahaan pelat merah. Meskipun ia tak menyebut secara jelas posisi dan perusahaan apa yang akan dijabat oleh Ahok nanti, Erick memastikan posisi Ahok akan ditetapkan pada awal Desember.
"(BUMN) Belum tahu nanti kita lihat. (Ditetapkan) Segera mungkin awal Desember," ujar Erick di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).
Proses seleksi nama Ahok dilakukan melalui pembahasan oleh Tim Penilai Akhir. Erick mengatakan, BUMN membutuhkan figur pendobrak untuk membantu mengembangkan perusahaan. Menurutnya, Ahok merupakan sosok yang memiliki rekam jejak yang jelas dan mampu membangun perusahaan BUMN.
"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang," ucapnya.
Sosok Ahok dinilainya mampu melakukan gebrakan yang dapat mempercepat pengembangan perusahaan BUMN. Diharapkan, dengan masuknya Ahok nanti, perusahaan BUMN semakin maju dan turut membuka lapangan kerja.
"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar. Tapi untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi," jelasnya.
Pada Rabu (13/11) pagi, Ahok telah mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk menemui Erick Thohir. Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama satu setengah jam membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN. Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja," ujar Ahok.
Namun, ia belum dapat mengungkapkan jabatan maupun posisi yang akan ditempatinya kelak. Diketahui, saat ini dirut empat BUMN masih lowong, yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Inalum, dan PT PLN (Persero).
Posisi dirut Bank Mandiri kini kosong setelah ditinggal Kartika Wirjoatmodjo yang ditunjuk jadi wakil menteri BUMN. Kemudian kursi Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi wakil menteri BUMN. Kursi dirut Bank BTN yang ditinggal Maryono dan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang dinonaktifkan terkait kasus proyek PLTU Riau-1.
Spekulasi yang muncul, sesuai latar belakang pendidikannya Ahok kemungkinan Ahok ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN ataupun Inalum. Ahok merupakan insinyiur pertambangan dari Fakultas Teknik Universitas Trisakti, yang kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.
"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk dalam proses seleksi pimpinan salah satu perusahaan BUMN. Menurut Jokowi, Ahok masih masuk tahap seleksi.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi ini masih dalam proses seleksi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).
Menurutnya, Ahok nantinya bisa menduduki posisi sebagai direktur utama ataupun komisaris utama. "Bisa dua-duanya tapi pakai proses seleksi, masih dalam proses (seleksi)," kata Jokowi.
Jokowi menyebut, kinerja Ahok selama ini di pemerintahan sudah dikenal masyarakat. Saat ditanya apakah dirinya yang merekomendasikan nama Ahok, Jokowi tak menjawabnya.
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (kanan) di rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kiri kedua), Jakarta Pusat, Selasa (30/4) sore.
Respons Gerindra dan PKS
Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta agar Erick Tohir terlebih dulu berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana penunjukan Ahok sebagai bos BUMN. Andre beralasan, konsultasi itu perlu dilakukan mengingat Ahok sempat tersandung dua kasus saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan KPK juga BPK untuk kasus Sumber Waras maupun pembelian tanah Cengkareng," ujar Andre saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (14/11).
Andre juga berharap agar pemilihan Ahok untuk dijadikan salah satu elite di salah satu BUMN bukan karena faktor kedekatan. Mengingat, politikus PDI Perjuangan tersebut dekat dengan Presiden Jokowi. Beberapa tahun silam, Ahok pernah menjadi pendamping Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Saya berharap (pengangkatan) dia (Ahok) menjadi pimpinan BUMN bukan karena kedekatannya dengan Presiden," harap anggota Komisi Komisi VI DPR RI tersebut.
Selain itu, Andre juga Ahok harus bisa mengikuti prosedur yang berlaku tidak asal labrak saja. Bagi dirinya, pimpinan BUMN itu harus mengikuti peraturan Undang-undang BUMN dan Undang-undang Perseroan. Kemudian juga diharapkan menjadi pimpinan BUMN, Ahok membawa terobosan untuk perbaikan BUMN, bukan mencari kegaduhan.
"Jangan sampai nanti diulang seperti waktu jadi Gubernur. Saya berharap, jadi direksi BUMN itu bisa membawa terobosan untuk perbaikan BUMN," tegas Andre
Sekretaris Bidang Ekuinteklh DPP PKS, Handi Risza menyarankan agar Ahok mundur dari PDIP jika menerima tawaran menjadi diretur utama (dirut) BUMN. Tujuannnya, agar terhindar dari kepentingan politik praktis.
”Harus dong, BUMN kan badan usaha atau perusahaan milik negara, jadi sebaiknya terbebas dari kepentingan politik praktis, jadi sebaiknya yang bersangkutan harus mundur dari partai politik,” kata Handi saat dikonfirmasi Republika dalam pesan tertulis, Kamis (14/11).
Handi nampaknya masih sedikit ragu apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu benar-benar menjadi dirut BUMN. Pasalnya kata dia, Ahok belum memiliki pengalaman di lembaga seperti BUMN.
“Ini kalau ukurannya pengalaman di BUMN, beliau belum pernah memimpin BUMN, jadi kita belum bisa melihat track record-nya,” ungkap Handi.
Kendati demikian, Handi enggan mempermasalahkan wacana penunjukan Ahok sebagai dirut BUMN. Namun jika penunjukan mantan orang nomor satu DKI itu bukan sebatas rumor, Hendri mengaku menyerahkan hak tersebut kepada Menteri BUMN.
“Penunjukan Pak Basuki jadi salah satu dirut BUMN belum final atau belum terjadi, artinya ini masih sebatas rumor. Kalaupun ini terjadi, tentu Menteri BUMN atau Tim Penilai Akhir nanti yang memiliki kebijakan untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak atau kompeten untuk menjadi Dirut salah satu BUMN, baik dari sisi kepatutan dan kemampuannya,” ujar Handi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
