REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 14 hingga 16 November 2019. Dalam acara tersebut, partai tersebut akan menegaskan sikapnya sebagai oposisi dalam pemerintahan.

"Rakornas 2019 akan kami jadikan momentum penegasan dan pengukuhan sikap oposisi PKS," ujar juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bari lewat keterangan resminya, Kamis (14/11).

Ia menjelaskan, rangkulan antara Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak akan mengubah sikap partainya sebagai oposisi. Hal itu juga berlaku saat Sohibul juga berangkulan dengan Presiden Joko Widodo.

"Keduanya yang notabene merupakan rival politik kami, tapi hal itu tidak mengubah sikap kami untuk tetap berada di luar pemerintahan," ujar Ahmad.

Rakornas juga akan membahas koordinasi berbagai bidang di PKS untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Serta yang terdekat, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

"Tapi yang utama adalah melakukan konsolidasi guna menjaga kepercayaan masyarakat melalui janji politik, serta semakin mengokohkan pelayanan terhadap rakyat," ujar Fathul.

Acara tersebut nantinya akan dihadiri oleh anggota Fraksi PKS DPR RI, pimpinan DPP PKS, dan pimpinan DPW PKS se-Indonesia. Serta dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga direncanakan akan membukan Rakornas tersebut. Fathul menjelaskan, kapasitas Anies dalam acara tersebut adalah sebagai pimpinan wilayah tempat PKS menggelar Rakornas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika