LEMBANG, AYOBANDUNG.COM -- Jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat membuat terobosan dengan mendidik kader-kader pengawas pemilu untuk menekan potensi kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Para kader pengawas pemilu tersebut diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam mengantisipasi kecurangan lewat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Untuk tahap awal, Bawaslu Jabar menggelar SKPP di delapan kabupaten/kota di Jabar yang akan segera menggelar Pilkada Serentak 2020.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaky Hilmi mengatakan, SKPP menjadi terobosan Bawaslu Jabar agar peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada lebih besar lagi.
Menurut dia, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar SKPP di tingkat kabupaten/kota.
AYO BACA : Pilkada Diharapkan Beri Keuntungan Bagi Industri Sarung Majalaya
"SKPP baru dilakukan di Jabar, di provinsi lain belum, ini terobosan Bawaslu Jabar," kata Zaky dalam kegiatan Media Gathering Bawaslu Kabupaten/Kota dan Media Massa yang digelar Bawaslu Jabar di Cikole Jayagiri Resort, Bandung Barat, Rabu (13/11).
Dalam kegiatan yang digelar sejak Senin 12 November 2019 hingga Kamis 14 November 2019 itu, Zaky menegaskan, SKPP merupakan bentuk komitmen Bawaslu Jabar untuk menghadirkan pengawas partisipatif yang cekatan mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada Serentak 2020.
Selain pengetahuan tentang aturan perundang-undangan, para peserta SKPP yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai kader Karang Taruna hingga penyandang disabilitas, diberikan pemahaman terkait berbagai potensi kecurangan yang harus diantisipasi hingga teknis pengawasan dan penindakan di lapangan.
"Ini menjadi komitmen kami, agar peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu juga disertai knowledge dan attitude," katanya, seraya mengatakan, secara bertahap, SKPP akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jabar.
Ditemui tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan berharap, melalui SKPP, masyarakat akan lebih peduli terhadap pemilu, termasuk agenda pesta demokrasi terdekat, yakni Pilkada Serentak 2020.
AYO BACA : PKS Targetkan Kuasai 50% Pilkada Serentak 2020
Selain menyalurkan hak suaranya, masyarakat pun diharapkan terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu.
Menurut dia, SKPP akan digelar setiap tahun sehingga pihaknya tidak akan berhenti untuk merekrut kader pengawas. Dengan cara ini, dia meyakini akan semakin banyak masyarakat yang mengerti dan paham tentang pelaksanaan pemilu.
"Jadi masyarakat dilibatkan tidak hanya setahun jelang pemilu saja, tapi dari jauh-jauh hari. Meski pemilunya lima tahun lagi, masyarakat harus tahu dan harus dilibatkan dari sekarang," katanya.
Dia juga meyakini akan semakin banyak masyarakat yang sudah siap menyambut gelaran demokrasi tersebut dan Bawaslu serta pihak terkait lainnya tidak akan kesulitan untuk mencari sumber daya manusia, khususnya bidang pengawasan.
"Bayangkan, setahun ada kader sebanyak 90 dikali 27 kabupaten/kota, dikali lima tahun (pemilu lima tahun sekali). Jadi kita sudah memiliki sekitar 9-10 ribu kader yang siap pakai," katanya.
Selain mendidik para kader pengawas partisipatif, Bawaslu Jabar juga kini tengah fokus menyusun indeks kerawanan pemilu, khususnya di delapan kabupaten/kota yang bakal menggelar Pilkada Serentak 2020.
AYO BACA : Larangan Mantan Koruptor Nyalon di Pilkada Segera Masuk PKPU
Ikuti Whatsapp Channel Republika