REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung agar amandemen UUD 1945 dilakukan terbatas. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkapkan PAN sedang mengkaji format amandemen terbatas yang diharapkan PAN.
"Ya kita mendukung amandemen secara terbatas, bagaimana formatnya, itu harus kita kaji secara mendalam," kata Eddy di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/11).
Kendati demikian, ia belum mau menjelaskan poin-poin apa saja amandemen terbatas yang dikehendaki PAN. Namun, ia berharap kesepakatan terkait amandemen tersebut bisa dilakukan pada MPR periode ini.
"Kami berharap akan ada hasil sebelum MPR peridoe ini berakhir masa tugasnya sehingga kita berharap mpr bisa mempersembahkan sesuatu bagi masyarakat bagi bangsa apalagi kemajuan demokrasi," ujarnya
Pimpinan MPR menyambangi kantor DPP PAN, di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pertemuan tersebut membahas seputar amandemen undang-undang dasar 1945.
"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," kata Bamsoet.
Sementara itu mngatakan, Bamsoet, partai lain yang tidak berharap adanya amandemen, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kini, MPR membuka seluas-luasnya aspirasi publik terkait arah konstitusi bangsa Indonesia ke depan.
"Tentu kami di MPR tidak akan gegabah dan akan cermat betul dan akan sangat mendalami betul aspirasi yang berkembang," ujarnya.
Rencananya, MPR akan kembali menyerap aspirasi dengan menyambangi partai politik, Rabu (13/11) besok. Pukul 11.00 WIB pimpinan MPR akan berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem.
Selanjutnya, MPR akan mengunjugi organisasi seperti Muhammadiyah, PBNU, wali gereja, PGI dan lain-lain. "Ini kerja-kerja politik yang kami lakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, menjaring aspirasi yang berkembamg di tengah masyarakat atas kebutuhan konstitusi kita," tutur politikus Partai Golkat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika