REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menggelar rapat di awal masa pemerintahan dengan Komisi I DPR RI pada Selasa (12/11). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia bakal menghadapi lima tahun yang sibuk.
"Lima tahun ke depan merupakan tahun yang akan sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia," kata Retno dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI itu.
Retno menjelaskan, pada 2020 Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara itu 2020, 2021, dan 2022 Indonesia juga akan duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Pada 2020, Indonesia akan menjadi ketua Global Health an Foreign Policy. Selain itu, pada 2020, Indonesia akan menyelenggarakan Halal Summit, juga akan menyelenggarakan indo Pasific Infrrastructure and connectivity forum.
Sementara pada 2023, Retno menyebut, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN dan sekaligus akan menjadi ketua G20. "Jadi untuk tahun 2023 akan diplomasi politik luar negeri Indonesia akan cukup sibuk karena kita jadi ketua utk dua hal, yaitu ketua ASEAN dan G20," ujar Retno.
Retno pun memaparkan prioritas Politik Luar Negeri Indonesia untuk 2019 - 2024. Prioritas itu merupakan kontinuitas dari pelaksanaan prioritas politik 5 tahun ke belakang dengan penajaman dan penguatan pada yang diklaim Retno diterapkan di sejumlah bidang.
"Prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada 4+1. Kita sebut formula 4+1," kata Retno.
Formula itu yakni peningkatan diplomasi ekonomi, peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas diplomasi perlindungan, peningkatan diplomasi kedaulatan, dan kebangsaan dan peningkatan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara +1 adalah peningkatan infrastruktur diplomasi.
Untuk diplomasi ekonomi, langkah yang akan dilakukan Retno adalah penguatan pasar dosmetik. Kemudian soal perlindungan, Kemenlu akan menngintegrasikan data seluruh instansi dan lembaga, sehingga indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri, yang akan mempermudah perlindungan WNI di luar negeri.
Soal diplomasi kedaulatan dan kebangsaan Kemenlu akan mempertegas batas negara dan membendung radikalisme. Indonesia juga berupaya meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia baik di kawasan maupun di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika