REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akan tetap diselenggarakan melalui mekanisme pemilihan langsung. Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman, mekanisme pemilihan langsung dalam penyelenggaraan pilkada merupakan cermin kedaulatan rakyat atau demokrasi.

"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," kata Fadjroel, Jakarta, Selasa (12/11).

Ia menyebut, pemerintah hanya akan mengevaluasi teknis penyelenggaraan pilkada.

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memunculkan gagasan agar pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah tertentu dikembalikan kepada DPRD. Menurutnya, pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

Karena itu, ia mengusulkan agar pembuat undang-undang melakukan kajian kembali terhadap sistem pelaksanaan pilkada secara langsung. Sementara itu, peneliti LIPI Siti Zuhro menyebut pilkada langsung memang perlu dievaluasi penyelenggaraannya. Menurutnya, jika pilkada langsung hanya menjadi ajang transaksi politik maka dapat membahayakan demokrasi.

Selain itu, pilkada langsung juga perlu dievaluasi karena tidak seluruh daerah dapat menerapkan pemilihan secara langsung. Ia mencontohkan DIY yang memiliki otonomi khusus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika