REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di pemerintah daerah (pemda) akan menggerus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dampaknya, porsi belanja gaji pegawai lebih besar daripada belanja modal untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Kalau belanja pegawai terlalu besar dengan rekruitmen CPNS tadi, ini efeknya nanti akan menggerus porsi biaya untuk lainnya yaitu belanja modal sedangkan belanja modal itu dibutuhkan untuk menstimulus ekonomi mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata," ujar Bhima saat dihubungi Republika, Ahad (10/11).
Ia menilai porsi belanja pegawai yang lebih besar daripada belanja modal produktif tidak sehat. Jika hal tersebut terus berlanjut maka dikhawatirkan dorongan pemerintah terhadap peningkatan perekonomian di daerahnya tidak signifikan.
Menurut dia, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hanya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Dengan dibukanya rekruitmen CPNS yang besar di daerah hanya memperlihatkan pemerintah daerah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor lainnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Indef, penyebab masih lebarnya ketimpangan pada 20 tahun terakhir karena alokasi belanja pegawai lebih banyak. Sementara, porsi belanja modal dalam 20 tahun terakhir di beberapa daerah cenderung menurun meski nominalnya naik.
Bhima menuturkan, penambahan jumlah PNS di lingkungan pemerintah daerah tidak akab membuat perekonomian daerah berkembang. Sebab, daerah itu hanya akan menjadi daerah PNS bukan daerah yang justru menciptakan banyak wirausahawan.
Ia menyarankan, sebaiknya pemda membuka rekruitmen CPNS sesuai jumlah posisi yang kosong karena PNS sebelumnya pensiun. Ia kemudian meminta pemda mengangkat pekerja honorer yang sudah lama mengabdi menjadi PNS.
"Susah, nggak ada ceritanya kalau terlalu dominan belanja pegawainya, ekonominya akan berkembang, itu enggak bisa. Jadi karena apa, daerah itu akan menjadi daerah PNS saja entrepreneur tidak hidup, jadi itu saling bertolak belakang," kata Bhima.
Ia melanjutkan, pengangkatan pekerja honorer ini sebagai upaya mencegah usia produktif menjadi pegawai negeri. Padahal, menurutnya, usia produktif sebaiknya berkembang dengan masuk ke sektor lainnya termasuk wirausaha yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya mendorong digitalisasi untuk memangkas birokrasi pelayanan dan perizinan demi mendatangkan investasi. Pelayanan perizinan yang cepat dianggap mampu mendorong perkembangan wirausaha di daerah.
"Menurut saya kalau perizinan itu semakin digitalisasi dan semakin cepat prosesnya, secara otomatis akan menumbuhkan kesempatan orang untuk berwirausaha orang untuk mendaftarkan ijinnya. Nantinya akan menjawab tantangan pengangguran," jelas Bhima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika