REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Ia menganggap usulan tersebut perlu direspons dan dikaji oleh berbagai pihak.
"Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).
Ia juga mempersilakan kepada partai politik dan stakeholder lain untuk merespons pandangan Tito tersebut. Tidak hanya itu, ia juga mempersilakan perguruan tinggi dan pers menanggapi wacana tersebut guna mencari sistem demokrasi ke depan.
"Apakah melalui sistem perwakilan di DPRD atau secara langsung seperti ini atau bersifat selektif," ujarnya.
Ia menghormati pandangan Tito tersebut sebagai pernyataan politik seorang mendagri. Oleh karena itu ia menganggap perlu adanya kajian mendalam terkait daerah mana saja yang dari segi struktur sosial, dan pendidikan telah layak untuk melaksanakan pilkada langsung, dan daerah mana saja yang perlu dilakukan perwakilan.
Usulan pilkada tidak langsung sebelumnya juga pernah digelontorkan dan juga pernah disetujui oleh pemerintah serta DPR pada masa pemerintahan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lalu. Namun menurutnya kondisi tersebut bisa saja berganti mengingat dinamika politik yang kerap berubah-ubah.
"Dinamika politik itu suatu yang dinamis, dimana bisa saja tesis pada demokrasi hari ini bisa menjadi antitesis. Oleh karena itu bagaimana bisa mencari sintesis yang baik ini saya kira perlu respons dan tanggapan serta diskursus oleh seluruh pihak bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat luas," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
