REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons positif kritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terhadap pelaksanaan sistem pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Senada dengan Tito, Hasto menyebut pilkada langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik di Indonesia.

"Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11).

Hasto mengatakan selain berbiaya mahal, pilkada langsung hanya memunculkan oligarki baru. Menurutnya pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih. "Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," ungkapnya.

Hasto menjelaskan PDI Perjuangan telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal Partai, yang menempatkan merit system melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. PDIP kerap melaksanakan musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.

"Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika