REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyatakan perlu adanya strategi bisnis dalam pengembangan taman nasional sehingga ada potensi atau peluang lebih yang dikembangkan dari kawasan hijau tersebut.
"Kita memiliki banyak taman nasional dan berupaya dalam pengembangan di sektor pariwisata, namun kita belum punya strategi bisnisnya," kata Direktur Kawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Dyah Murtiningsih di Jakarta, Kamis (7/11).
Menurutnya, penting untuk mengetahui suatu kawasan taman nasional secara bisnis akan menguntungkan negara atau tidak jika dikembangkan.
Sehingga pengelolaan di taman nasional tidak hanya sekadar menonjolkan potensi pariwisata, melainkan juga mengedepankan peluang bisnis yang tentunya dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia mengakui pengembangan potensi lebih dari taman nasional pada bisnis itu bukan hanya tugas dari pihak pengelola, melainkan juga menjadi pekerjaan rumah dari kementerian terkait.
"Jadi ini akan menjadi semacam penyempurnaan dalam pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan taman nasional," ujarnya.
Apalagi, kata dia, semua taman nasional mempunyai potensi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sehingga potensi penyerapan PNPB juga akan lebih besar.
Secara umum, PNBP yang bersumber dari taman nasional memang cukup besar. Misalnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang pada 2017 memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp 22 miliar atau lebih besar 134,82 persen dari target pendapatan.
Selain fokus pada peluang bisnis, KLHK juga mendorong taman nasional untuk meningkatkan kinerja sebab PNPB menjadi salah satu faktor yang berbanding lurus dengan kinerja.
"Jadi nanti setiap taman nasional itu punya laporan kinerja dan laporan keuangan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
