REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Tunggakan BPJS Kesehatan masih menjadi masalah besar di dunia kesehatan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berharap benar-benar ada reformasi dalam BPJS Kesehatan.
Ia menekankan, reformasi itu perlu dihadirkan agar masyarakat yang ingin berobat tidak terganggu. Ganjar sendiri mengaku meminta tujuh rumah sakit Pemprov Jateng memasang alarm untuk pembayaran tagihan.
Ganjar turut mengusulkan pemerintah agar mulai menjalin kerja sama dengan pabrik-pabrik obat. Ganjar berpendapat, salah satu tunggakan besar yang hari ini merupakan obat yang belum terbayar.
"Kita harus ada terobosan seandainya ada tagihan-tagihan yang belum terbayar, kita bisa kerja sama dengan pabrik obat, sebab beban tertinggi obat yang belum terbayar," kata Ganjar, Kamis (7/11).
Terlepas itu, Ganjar mengaku sudah memberi instruksi kepada tujuh rumah sakit Pemprov Jateng untuk tidak menolak pasien-pasien. Ia menegaskan, mereka harus terlayani semiskin apapun keuangan mereka.
"Tujuh rumah sakit saya haramkan menolak pasien, apapun kondisinya, semiskin apapun mereka, tidak boleh menolak," ujar Ganjar.
Selain itu, ia berpesan agar RS-RS di Jawa Tengah tidak cuma menerima secara pasif pasien-pasien sakit yang datang. Ganjar meminta RS-RS dapat meperluas sosialisasi hidup bersih kepada masyarakat luas.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), kata Ganjar, merupakan salah satu sosialisasi yang cukup mudah. Minimal, masyarakat sudah harus terbiasa cuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan.
"RS-RS harus bisa menjadi agen kesehatan," kata Ganjar.
Wahyu Suryana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
