Kamis 07 Nov 2019 09:21 WIB

Ini Saran Dedi Mulyadi untuk Selamatkan Bulog

Kurang lebih ada 20 ribu ton beras sudah dikarantina, karena rusak parah.

Ketua TKD Jabar, Dedi Mulyadi.
Foto: Dok Pribadi
Ketua TKD Jabar, Dedi Mulyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - - Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi memaparkan dua langkah besar yang mesti diambil untuk menyelamatkan Bulog yang saat ini sedang menghadapi permasalahan.

Menurut Dedi, langkah jangka pendek pertama yakni beras yang ada di Bulog tersalurkan dan pembelian gabah hasil panen berjalan, maka Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan dan penyaluran beras untuk warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan non tunai.

"Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan sampai distribusinya, menyalurkan beras untuk warga tidak mampu," kata Dedi dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2019).

Langkah jangka panjang, menurut Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu, yakni Bulog secara kelembagaan harus berganti menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. 

Fokus badan tersebut, bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional dan bertugas untuk penyediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pangan secara nasional. 

"Lembaga ini juga yang melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Badan ini harus setingkat menteri dan tanggung jawab ke preisiden langsung. Dengan demikian badan ini akan kuat dan strategis," tuturnya.

Dedi sendiri sudah menggelar rapat dengan pendapat bersama Dirut Bulog Budi Waseso, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11) lalu. 

Sebelumnya dalam rapat kerja tersebut Budi Waseso menjelaskan, kondisi Perum Bulog sebagai penyangga stok beras nasional saat ini kondisinya hampir kolaps. 

Beban utang tinggi, dan stok beras 900 ribu ton dari impor, terancam tak bisa dimanfaatkan. Semua itu menjadi beban Bulog.

"Kurang lebih ada 20 ribu ton beras sudah dikarantina, karena rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumasi. Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini," tandasnya.

Budi menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton. Namun Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut, tanpa perintah dari pemerintah.

Idealnya, lanjut Budi, beras tersebut disalurkan, sehingga saat musim panen pada Maret 2020 Bulog bisa mencicil utang yang saat ini didera. 

"Saat ini utang Bulog sebesar Rp 28 triliun. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement