REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Setelah sempat mengalami gangguan akibat aksi unjukrasa pegawai RSUD Al Ihsan, pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Jabar itu mulai normal kembali menjelang siang. Karyawan yang berjumlah mencapai 900 orang itu, sebagian besar sudah beraktifitas kembali melayani pasien yang berobat.
"Sebagian besar pegawai sudah kembali ke ruangannya. Mereka bertugas di bagiannya masing-melayani masyatakat," kata Plt Dirut RSUD Al-Ihsan, dr Undang Komarudin, kepada para wartawan, Senin (4/11).
Di halaman rumah sakit yang berlokasi di Jl Ki Astanamanggala, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, masih terlihat sejumlah pegawai menggelar aksi unjukrasa. Mereka adalah karyawan yang tengah libur, giliran tugas malam, serta yang tak bertugas dalam pelayanan. Mereka terus berunjukrasa menyampaikan tuntutannya.
"Pegawai yang bertugas melayani sudah kembali ke ruang kerjanya. Tapi sebagian karyawan tetap bertahan di halaman sambil berunjukrasa. Itu hak merek menyampaikan aspirasinya," kata Undang yang sudah 10 bulan menjabat Plt Dirut RSUD Al Ihsan.
Undang mengaku sudah menerima empat poin tuntutan yang disampaikan Forum Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan. Ke empat tuntutan tersebut, kata dia, akan disampaikan ke Pemprov Jabar sebagai pemilik rumah sakit tersebut.
"Saya sudah menerima empat poin tuntutan pegawai. Ini akan kami sampaikan kr Pemprov Jabar," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, hampir seluruh pegawai RSUD Al Ihsan di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, memilih berunjukrasa di halaman rumah sakit milik Penprov Jabar tersebut. Akibat unjukrasa yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah ini terganggu. Hanya petugas perawat di bagian ICU yang tetap melayani pasien. Sedangkan pegawai lainnya memilih berunjukrasa.
"Kami mohon maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan ini. Tapi kami tetap memberikan pelayanan di bagian ICU," kata Ketua Forum Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan, dr Ahmad Husaeni kepada para wartawan di lokasi.
Aksi unjukrasa ini dilakukan pegawai rumah sakit tersebut untuk menuntut kesejahteraan kepada Pemprov Jabar selaku pemilik. Ada empat tuntutan yang disampaikan pegawai dalam aksi unjukrasa tersebut. Diantaranya mereka menuntut status kepegawaian yang lebih jelas. Mereka juga menuntut sistem penggajian yang lebih transparan, uang pesangon bagi pegawai yang telah pensiun, serta percepatan lelang jabatan dirut RSUD agar roda organisasi lebih jelas.
"Mohon Pa Gubernur segera mengambil langkah atas kondisi di rumah sakit ini. Kami sudah lelah dengan kondisi ini," kata Husaeni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
