REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem membantah undangan yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Kongres Partai Nasdem berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Nasdem mengklaim, Anies dihadirkan ke kongres sebagai tuan rumah.
"Sebagai Gubernur, dan kebetulan ada hubungan historis, tapi utamanya sebagai gubernur DKI, sebagai tuan rumah," kata Politikus Nasdem Saan Mustopa saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Hubungan historis yang dimaksud yakni, Anies merupakan pembaca deklarator Nasdem yang saat itu masih berbentuk ormas pada 2013 silam. Saan menyebut, undangan Anies masih terlalu jauh bila dikaitkan dengan Kontestasi Pilpres 2024.
"Ah kita tidak (membicarakan) itu, masih jauhlah, kita belum ini, itu kan masih jauh belum dibicarakan lah," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI tersebut.
Saan menjelaskan, sejauh ini, persiapan Kongres yang rencananya akan digelar di Jakarta pada 8 November 2019 sudah hampir selesai secara teknis dan materi. Kehadiran Anies, lanjut Saan, adalah untuk memberikan sambutan selaku tuan rah.
"Kehadiran Pak Anies di kongres sebagai tuan rumah DKI Jakarta, nanti akan memberikan sambutan ucapan selamat datanf karena peserta kan nasional, banyak dari daerah, kepala daerah lain, dari Nasdem," ujar dia.
Sementara itu, pengamat menilai Partai Nasdem sedang berhitung untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Perhitungan Nasdem ini terkait kesolidan partai dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan partai di luar pemerintahan seperti PAN dan PKS.
"Untuk kebutuhan politik jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya soal menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Tentu Nasdem sedang berhitung," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno saat dihubungi.
Adi menilai Nasdem sedang mencari teman baru di luar koalisi pemerintah dengan melakukan safari politik ke partai di luar pemerintahan, khususnya setelah pembentukan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Ini untuk menjaga keseimbangan politik jika terjadi gejolak serius antar koalisi pendukung Jokowi," ujar Adi.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu memprediksi, bakal ada perubahan peta politik pada Pilkada 2020 dan Pilpres 2024, yang melibatkan Nasdem, PKS, dan PAN. "Cukup terbuka, masih proses penjajakan tentunya. Yang jelas koalisi tidak bisa dipermanenkan mulai saat ini karena apapun bisa berubah last minutes," ujar Adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
