REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat keamanan telah memetakan situasi menjelang hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember mendatang. TNI dan Polri ingin memastikan stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga.
"Belajar, kita evaluasi kasus-kasus yang terjadi dalam satu atau beberapa tahun ke belakang. Mapping sudah pasti, tapi tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian," ujar Kepala Pendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto melalui sambungan telepon, Jumat (1/11).
Koordinasi dengan kepolisian dilakukan untuk memahami kapan saja kewaspadaan dan pengamanan yang dilakukan aparat keamanan gabungan perlu ditingkatkan lebih dari biasanya. Selain itu, aparat keamanan juga terus melihat perkembangan isu yang ada di Papua agar tidak berdampak terhadap stabilitas keamanan.
"Sifatnya kita back up kepolisian dalam mengantisipasi apa prediksi ke depan, situasi bagaimana, tanggal-tanggal tertentu yang perlu diwaspadai oleh TNI-Polri," jelas dia.
Masyarakat, kata Eko, juga diberikan imbauan untuk menghindari lokasi-lokasi yang sekiranya menjadi basis kegiatan para kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Kelompok itu merupakan sayap dari OPM sering berbuat ulah di Papua.
"Sehingga, kita mengeliminasi sekecil mungkin kemungkinan aksi-aksi yang dapat menimbulkan kerugian mau pun korban terhadap masyarakat. Kita sifatnya mengimbau," jelas Eko.
Eko menjelaskan, ada beberapa daerah yang sudah diketahui sebagai basis kegiatan KKSB. Daerah-daerah itu, di antaranya di Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, serta daerah pegunungan lainnya yang ada di wilayah Papua. "Di daerah-daerah pe gunungan sana. Itu kansudah daerah- da erah yang mungkin mereka jadi tempat wilayah mereka beraksi itu," kata dia.
Peningkatan keamanan menjelang HUT OPM sudah dilakukan setiap tahun. Meski begitu, aparat keamanan masih sering kecolongan. Menjelang akhir tahun lalu, antisipasi daerah rawan oleh kepoliain tidak membuah hasil.
Kejadian besar terjadi dengan diculiknya 31 orang pekerja PT Istaka Karya oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Nduga. Belasan orang sandera dipastikan meninggal dalam eksekusi mas sal sandera oleh kelompok se paratis tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menga takan, pihaknya tidak akan gegabah membuat keputusan menghentikan akses internet dalam mengantisipasi peringatan HUT OPM tersebut. Ia memastikan, saat ini tidak ada rencana pem batasan tersebut di Papua.
"Saya tidak bisa bicara kemungkinan. Dalam keadaan normal, tidak ada pembatasan," kata dia di Kantor Kemenko Polhukam pada Kamis, pekan lalu.
Menurut dia, pembatasan akses internet hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, yakni civil disorderatau gangguan sipil, potensi kekacauan, atau hal-hal lain yang membahayakan kedaulatan negara. Dia mencontohkan, hoaks dan provokasi. Pembatasan internet, kata dia, bisa juga dilakukan ketika terjadi civil disobedient, misalnya penyalahgunaan media sosial untuk peredaran narkotika, pornografi, dan transaksi seksual.
Namun, ia menegaskan, ketika terjadi civil disorder, aparat yang akan hadir terlebih dahulu untuk melakukan penanganan, bukan Kemenkominfo. Selain itu, kata Johnny, kementerian yang dipimpinnya juga memiliki manajemen penanggulangan konten, terutama melalui literasi digital, di samping langkah penindakan berupa pembatasan akses internet.
"Ada edukasi, kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, ma syarakat, adat, dan tokoh-tokoh terkait pemanfaatan fasilitas internet dan media sosial," kata dia. (ronggo astungkoro/antara ed: ilham tirta)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
